Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu pengujian norma Pasal 56 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820, selanjutnya disebut UU 27/2022), terhadap UUD NRI Tahun 1945, oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 200 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 201 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, sebagai berikut. 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 56 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 27/2022 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 56 ayat (1) UU 27/2022 “Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.” Pasal 56 ayat (2) UU 27/2022 “Dalam melakukan transfer Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi wajib memastikan negara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi yang menerima transfer Data Pribadi memiliki tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam Undang-Undang ini.” Pasal 56 ayat (3) UU 27/2022 “Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib memastikan terdapat Pelindungan Data Pribadi yang memadai, dan bersifat mengikat.” Pasal 56 ayat (4) UU 27/2022 “Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib mendapatkan persetuiuan Subjek Data Pribadi.” 2. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 202 3. Bahwa Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-3] yang merupakan Subjek Data Pribadi yang hak-nya diakui sebagaimana dalam UU 27/2022. Pemohon berprofesi sebagai dosen ilmu hukum sekaligus advokat yang memiliki kepedulian sangat tinggi terhadap aspek perlindungan data pribadi, sehingga Pemohon dapat dikatakan sekaligus sebagai praktisi perlindungan data pribadi. Selain itu, Pemohon juga pendiri perusahaan TI [vide Bukti P-4] dan pernah menjadi tenaga ahli tata kelola TI [vide Bukti P-5]; 4. Bahwa Pemohon juga pernah mengikuti pelatihan mengenai audit internal ISO 27001 [vide Bukti P-6], sehingga Pemohon memiliki kesadaran mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Pemohon juga sedang meneliti mengenai kecerdasan buatan/artificial intelligence (AI) termasuk mempelajari deontic logic untuk memahami model norma hukum dan AI. Pemohon juga aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pendekatan interdisipliner antara hukum, logika, dan AI [vide Bukti P-7]. Sebagai advokat Pemohon juga aktif melakukan advokasi terhadap kebijakan yang terkait dengan perlindungan data pribadi [vide Bukti P-8]. 5. Bahwa setiap warga negara Indonesia adalah pribadi yang dilindungi Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap data pribadi. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-XXII/2024 (hlm. 150-152). Oleh karena itu, Data Pribadi bersifat sangat vital dalam kehidupan warga negara, dengan demikian jika hendak dilakukan transfer data pribadi ke luar wilayah hukum negara Republik Indonesia harus berdasarkan landasan hukum yang tepat dengan memperhatikan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang semata-mata untuk melindungi hak asasi yang mendasar sebagaimana ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Permasalahan terjadi karena didasari oleh adanya kesepakatan Indonesia–Amerika yang di dalamnya termasuk berkaitan dengan permasalahan transfer data pribadi ke wilayah Amerika Serikat [vide Bukti P-9]. 6. Bahwa persoalan perjanjian internasional pernah dinyatakan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 bahwa di dalamnya juga mencakup aspek hukum tata negara. Dengan demikian, karena Pemohon juga berlatarbelakang keilmuan hukum tata negara di tambah dengan latar belakang lainnya menyebabkan rasa tanggung jawab moral yang sangat 203 tinggi untuk mengurai persoalan konstitu