Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2013

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan dan memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan batal dan tidak sah terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto (Termohon) Nomor 10/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433268/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013, bertanggal 16 Juli 2013 (vide bukti-bukti tertulis bertanda P-44 = T-5 = PT-3 = PT-5), Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, bertanggal dua puluh empat bulan September tahun dua ribu tiga belas (vide bukti-bukti tertulis bertanda P-2 = T-2 = PT-4), dan Keputusan Termohon Nomor 32/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025. 433268/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013, bertanggal 24 September 2013; Selain itu, dalam petitumnya, Pemohon juga meminta supaya Mahkamah menyatakan Pemohon memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013 dan memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Jeneponto dengan mengikutsertakan Pemohon serta memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, 106 dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya masing-masing; [3.2]   Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut: a. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; c. Tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan. Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. 107 Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, “Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Pasal 236C UU Pemda menyatakan, “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda. [3.4] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi, yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya bahwa objek permohonan Pemohon sama sekali tidak mencantumkan dan menguraikan mengenai jenis-jenis pelanggaran terkait sengketa hasil perolehan suara yang mempengaruhi perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon lainnya. Selain itu, permasalahan Pemohon hanya tentang tahapan pendaftaran Bakal Pasangan Calon hingga pada masalah dikeluarkannya Keputusan Termohon Nomor 10/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025. 433268/VII/2013 a quo. Terlebih lagi, Pemohon bukanlah Pasangan Calon Peserta Pemilukada 108 Kabupaten Jeneponto Tahun 2013. Keberatan dimaksud pada dasarnya bukan merupakan objek sengketa Pemilukada di Mahkamah sehingga Permohonan Pemohon a quo tidak termasuk lingkup kompetensi absolut Mahkamah; [3.5]  Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 mengenai sengketa hasil Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan Mahkamah tentang Pemilukada berikutnya, Mahkamah pada pokoknya telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substantif; Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang demikian adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ...., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekedar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada yang terkait dengan hasil Pemilu dan Pemilukada; Bahwa Pemohon dalam petitumnya juga memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Termohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, bertanggal dua puluh empat bulan September tahun dua ribu tiga belas (vide bukti-bukti tertulis bertanda P-2 = T-2 = PT-4); Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada a quo. Terhadap keberatan Termohon mengenai subjectum litis Pemo