Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 136 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Pasal 70 ayat (3) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonnesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336, selanjutnya disebut UU 12/2012) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. 137 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat- syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa pokok permohonan yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012, yang menyatakan: Pasal 70 ayat (3) 138 “Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada Dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia yang pernah menjabat sebagai hakim pada Pengadilan Tata usaha Negara Jakarta, namun telah mengundurkan diri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, tanggal 18 Agustus 2023 [vide Bukti P.8] dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1032/SEK/SK/KP6.2/IX/2023 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 18 September 2023 [vide Bukti P.9]. Saat ini, Pemohon I berprofesi sebagai dosen pada Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana [vide Bukti P.4]. 4. Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia [vide Bukti P.6 dan Bukti P.7]; 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan adanya ketidakpastian hukum dan perlakuan yang berbeda dalam hal gaji pokok dosen pada lingkup Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dibandingkan dengan gaji pokok dosen yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN); 6. Bahwa sebagai dosen pada PTS, pengaturan gaji atau upah Pemohon I dan Pemohon II mengikuti besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU 6/2023), serta kemampuan penyelenggara pendidikan; 7. Bahwa honor dosen pada PTN, in casu dosen dengan status PNS/Aparatur Sipil Negara (ASN), memiliki pengaturan terhadap besaran upah yang sama di setiap daerah, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. Artinya, ada perlakuan yang tidak sama terhadap profesi dosen yang dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta tidak ada jaminan terhadap besaran gaji atau 139 upah yang sama di setiap daerah karena terhadap dosen swasta tidak memiliki aturan yang seragam; 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengalami kerugian hak konstitusional sehingga tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud bersifat spesifik dan aktual serta memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya ketentuan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian karena adanya perlakuan berbeda berkenaan dengan gaji atau upah yang diberikan oleh negara terhadap dosen PTN dengan dosen PTS. Oleh karena itu, jika permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka kerugian yang bersifat aktual yang mereka alami tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para P