Pengujian UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 57 ayat (3) huruf a]

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), yang menyatakan: “(3) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 65 a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau” terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: Pasal 27 ayat (1) : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 28D ayat (1) : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” [3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 66 b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; [3.5] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.4] dan [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut: [3.7] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon I (Perhimpunan Jiwa Sehat) mendalilkan sebagai perhimpunan yang bergiat dalam bidang pengkajian dan pendampingan bagi orang-orang dengan gangguan jiwa/ingatan; Pemohon II (Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat) mendalilkan sebagai lembaga independen dan nonpartisan yang dibentuk sebagai wadah perjuangan hak-hak sipil dan politik penyandang cacat; dan Pemohon III (Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi) mendalilkan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergiat untuk mendorong demokratisasi serta dilaksanakannya pemilihan umum yang demokratis (vide bukti P-4). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 67 Adapun Pemohon IV (Khorunnisa Nur Agustyati) mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih serta seorang pembayar pajak (vide bukti-P5 dan bukti P-6), yang bergiat memperjuangkan dan membangun sistem penyelenggaraan pemilihan umum yang adil dan demokratis. Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015, telah merugikan orang-orang dengan masalah kesehatan jiwa karena menghilangkan hak mereka untuk didaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum. Lebih lanjut hilangnya hak para pemilih dengan masalah kesehatan jiwa demikian mengakibatkan tidak tercapainya tujuan para Pemohon. [3.8] Menimbang bahwa kedudukan Pemohon I dan Pemohon II dalam kapasitasnya sebagai badan hukum yang bergiat di bidang pembelaan dan penguatan hak-hak orang dengan gangguan jiwa/ingatan; kedudukan Pemohon III dalam kapasitasnya sebagai badan hukum yang bergiat mendorong Pemilu demokratis; serta kedudukan Pemohon IV sebagai perseorangan warga negara dan pembayar pajak, telah dibuktikan dengan identitas diri berupa fotokopi akta- akta notaris terkait lembaga para Pemohon, fotokopi kartu tanda penduduk (KTP), dan fotokopi NPWP, (vide bukti P-4 sampai dengan bukti P-6). Terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, sebagai badan hukum, Mahkamah menilai ketiga Pemohon dimaksud telah membuktikan adanya kepentingan hukum dengan ketentuan a quo yang dimohonkan pengujian. Namun Pemohon IV menurut Mahkamah tidak dapat membuktikan memiliki kepentingan hukum secara langsung dengan ketentuan a quo yang dimohonkan pengujian. Bahwa status pembayar pajak (tax payer) yang didalilkan Pemohon IV memang dapa