Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu pengujian materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820, selanjutnya disebut UU 27/2022) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 213 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 214 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU 27/2022 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022: Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya. Pasal 67 ayat (2) UU 27/2022: Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 2. Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-3a], menerangkan pula Pemohon I berstatus sebagai dosen yang juga melakukan serangkaian aktivitas menyuarakan pandangannya mengenai isu hak privasi dan kebebasan berekspresi [vide Bukti P-3c, P-3d] agar sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM). Pemohon I juga turut melakukan advokasi dalam proses pembentukan kebijakan UU 27/2022, termasuk menyampaikan beberapa pandangan di media cetak dan elektronik [vide Bukti P-3e]. Pemohon I sebagai akademisi berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 215 1945 sebab ketiadaan pengecualian yang diatur secara tegas dalam pasal-pasal a quo mengenai batasan penafsiran frasa melawan hukum berpotensi menimbulkan ancaman terhadap kegiatan penelitian akademik yang aktivitasnya menjalankan pemrosesan data pribadi untuk penelitian, pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan hingga pengungkapan data pribadi dalam rangka publikasi hasil penelitian. 3. Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-4a] yang merupakan seorang pekerja kesenian [vide Bukti P-4b] dan penulis buku [vide Bukti P-4c]. Pemohon II juga memiliki perhatian khusus terhadap isu-isu publik dan melakukan kritik terhadap kebijakan publik maupun fenomena sosial, termasuk dalam hal ini yang bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat luas [vide Bukti P-4d, P-4e]. Pemohon II sebagai pekerja seni berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebab pasal-pasal a quo yang tidak memberikan penjelasan mengenai sejauh mana frasa melawan hukum dibatasi secara ketat dan proporsional, berpotensi menimbulkan ancaman dan kriminalisasi bagi karya seni yang ditujukan untuk menyampaikan opini atau kritik terhadap kebijakan pemerintah. 4. Bahwa Pemohon III adalah badan hukum perkumpulan berdasarkan Akta Notaris dan Pernyataan Keputusan Kongres Aliansi Jurnalis Independen Nomor 48 tertanggal 28 Juni 2024 [vide Bukti P-6a, P-6d] menyebutkan bahwa Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berhak mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan, yang dalam hal ini diwakili oleh Nany Afrida selaku Ketua Umum dan Bayu Wardana selaku Sekretaris Jenderal. Pemohon III merupakan badan hukum perkumpulan yang memperjuangkan kebebasan pers dan hak publik untuk mendapatkan informasi, meningkatkan profesionalisme jurnalis, memperjuangkan kesejahteraan pekerja pers, mengembangkan demokrasi dan keberagaman, memperjuangkan hak jurnalis dan pekerja perempuan, serta terlibat dalam pemberantasan korupsi, ketidakadilan dan kemiskinan. Dalam melaksanakan misinya sebagaimana diatur pada Pasal 10 Anggaran Dasar yakni memperjuangkan kebebasan pers dan hak publik untuk mendapatkan informasi, Pemohon III berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 apabila pasal-pasal a quo tidak diberikan penjelasan mengenai sejauh mana frasa melawan hukum dapat 216 ditafsirkan, sehingga membuka celah kriminalisasi yang mengancam kerja-ker