Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, tanggal delapan belas, bulan September, tahun dua ribu tiga belas; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; c. tenggang waktu pengajuan permohonan. Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan 61 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Pasal 236C UU Pemda menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; 62 Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Dalam Eksepsi [3.5] Menimbang bahwa tentang kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pihak Terkait dalam keterangan tertulisnya pada halaman 23 mengajukan keberatan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo: [3.6] Menimbang bahwa terhadap keberatan/eksepsi Pihak Terkait a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 1 angka 7, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) menyatakan: Pasal 106 ayat (1) UU Pemda: Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; Pasal 1 angka 7 PMK 15/2008: Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada; Pasal 3 PMK 15/2008: (1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon. (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada; Dengan demikian yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah “pasangan calon peserta Pemilukada”. [3.7] Menimbang bahwa benar dalam permohonan Pemohon tertulis diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Drs.H. Farid Wadjdy - H. Adji Sofyan Alex, akan tetapi setelah diteliti dengan saksama Surat Kuasa Khusus Nomor 63 14/ADR/SKK/IX/2013, tanggal 20 September 2013, hanya ditandatangani oleh satu orang pemberi kuasa, yaitu H. Adji Sofyan Alex, Calon Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Terkait hal tersebut, Mahkamah dalam persidangan tanggal 3 Oktober 2013 telah melakukan konfirmasi kepada kuasa hukum Pemohon, Antori Dasihan, S.H., M.H., yang pada pokoknya menerangkan bahwa surat kuasa hanya ditandatangani oleh satu orang pemberi kuasa dan tetap melanjutkan permohonan dengan seorang Pemohon; [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon karena permohonan bukan diajukan oleh pasangan calon melainkan diajukan oleh satu orang calon saja, yaitu H. Adji Sofyan Alex, Calon Wakil Gubernur Kalimantan Timur [vide Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, Pasal 1 angka 7, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK 15/2008]. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, keberatan/eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) adalah beralasan menurut hukum; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena keberatan/eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum, maka eksepsi Termohon, begitu pula tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan; 4.