Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), selanjutnya disebut UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 32 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 33 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 12 huruf l “KPU bertugas: a. … l. melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pasal 93 huruf m “Bawaslu bertugas: a. … m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.” 2. Bahwa para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945; 3. Bahwa para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang mengatasnamakan diri sebagai Kelompok Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia (PROKLAMASI) yang memiliki hak konstitusional untuk memberikan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 4. Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk memperoleh informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia dalam hal rekam jejak calon presiden dan calon wakil presiden yang meliputi: rekam jejak medis (kesehatan fisik, mental dan psikologis), rekam jejak tindak pidana korupsi, rekam jejak tindak pidana pencucian uang, rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia, rekam jejak penculikan aktivis, rekam jejak penghilangan orang secara paksa, dan rekam jejak tindak pidana berat lainnya serta rekam jejak karir, pekerjaan dan prestasi yang dimiliki; 5. Bahwa para Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh norma yang terkandung pada Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017 di atas mengenai tugas dari KPU dan Bawaslu. Norma tersebut menurut para Pemohon 34 tidak memberikan kepastian hukum terhadap para Pemohon dikarenakan di dalam undang-undang tersebut tidak mengatur secara jelas mengenai tugas KPU dan Bawaslu untuk dapat melakukan penelitian tentang rekam jejak calon presiden dan calon wakil presiden peserta pemilihan umum dan kemudian menyampaikan hasil penelitian tentang rekam jejak tersebut kepada para Pemohon selaku pemilih dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga hal tersebut bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan menimbulkan kerugian konstitusional para Pemohon sebagai pemilih dikarenakan tidak dapat mengetahui rekam jejak calon presiden dan calon wakil presiden yang sedang mengikuti kontestasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden. 6. Bahwa menurut para Pemohon tidak diaturnya tugas KPU dan Bawaslu untuk melakukan penelitian tentang rekam jejak calon presiden dan calon wakil presiden untuk selanjutnya diumumkan dan/atau diinformasikan kepada warga negara Indonesia paling lambat pada hari terakhir masa kampanye pasangan calon di dalam Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017, mengakibatkan para Pemohon mengalami kerugian konstitusional atau setidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 7. Bahwa menurut para Pemohon, pemilihan umum presiden dan wakil presiden haruslah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi sehingga para Pemohon memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai rekam jejak calon presiden dan calon wakil presiden yang meliputi: rekam jejak medis (kesehatan fisik, mental dan psikologis), rekam jejak tindak pidana korupsi, rekam jejak tindak pidana pencucian uang, rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia, rekam jejak penculikan aktivis, rekam jejak penghilangan orang secara paksa, dan rekam jejak tindak pidana berat lainnya serta rekam jejak karir, pekerjaan dan prestasi yang dimiliki; Bahwa berdasarkan uraian mengenai kedudukan hukum para Pemohon di atas, Mahkamah menilai para Pemohon dapat membuktikan dirinya sebagai warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan umum (sebagai p