Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; 335 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863, selanjutnya disebut UU 4/2016) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 336 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dalam permohonan a quo adalah Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU 4/2016 yang selengkapnya menyatakan: Pasal 7 ayat (1) UU 4/2016 Setiap Pekerja dan Pekerja Mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta. Pasal 9 ayat (1) UU 4/2016 Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib didaftarkan oleh Pemberi Kerja. 2. Bahwa menurut para Pemohon, norma a quo merugikan hak konstitusional para Pemohon karena kewajiban seluruh pekerja menjadi anggota Tapera beserta konsekuensi membayar iurannya yang bersifat memaksa menghalangi para Pemohon untuk mendapatkan hak konstitusional berupa pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum, hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 337 tinggal, dan jaminan sosial yang dijamin dalam Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945; 3. Bahwa Pemohon I, Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN), mendalilkan dirinya sebagai badan hukum privat yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0004134.AH.01.07.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian BAdan Hukum tanggal 8 Maret 2017 [vide Bukti P-3], yang dalam hal ini diwakili oleh Baso Rukman Abdul Jihad selaku Ketua Umum, Lilis Mahmudah selaku Sekretaris Umum serta Siti Iskharoh selaku Bendahara Umum yang kesemuanya merupakan Dewan Pengurus Pusat KSPN dan menurut Pasal 15 AD/ART memiliki kewenangan dan kewajiban untuk mewakili perkumpulan terkait dengan kebijakan pemerintah yang ada hubungannya dengan ketenagakerjaan [vide Bukti P-1]. Selanjutnya, dalam Pasal 10 AD/ART Pemohon I disebutkan salah satu misi perkumpulan adalah memperjuangkan kesejahteraan anggota/pekerja dan keluarganya agar memperoleh kehidupan yang layak dan bermartabat [vide Bukti P-1]. Dengan demikian, setelah memeriksa AD/ART Pemohon I, khususnya yang berkait dengan misi Perkumpulan serta pihak yang berhak mewakili Pemohon I dalam konteks permohonan a quo, Mahkamah berpendapat Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo karena pengajuan permohonan relevan dengan misi perkumpulan serta diwakili oleh pihak yang memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan (Pemohon I); 4. Bahwa Pemohon II, Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Dedi Sudrajat selaku Ketua Umum, Moch. Edi Priyanto selaku Sekretaris Umum serta Abdul Ghofur selaku Bendahara Umum, di mana berdasarkan Pasal 37 angka (8) AD/ART menyatakan pengurus berhak mewakili organisasi untuk menghadap dalam sidang di Pengadilan Hubungan Industrial dan sidang-sidang lainnya [vide Bukti P-7]. Namun, tidak terdapat penjelasan mengenai organisasi dimaksud telah berbadan hukum atau tidak, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK maka Mahkamah akan memperlakukannya sebagai sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. 338 Berdasarkan Pasal 9 angka 2 dan angka 3 AD/ART Pemohon II disebutkan tujuan dan fungsi organisasi adalah untuk melindungi dan membela hak dan kepentingan pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, berdasarkan Pasal 11 angka 2 AD/ART dinyatakan menjalankan usaha (aktifitas) untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan sesuai tuntutan jaman. Dengan uraian demikian, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama AD/ART Pemohon II, khususnya yang berkait dengan tujuan didirikannya organisasi dan aktivitas organisasi serta pihak yang berhak mewakili Pemohon II dalam konteks permohonan a quo