Permohonan Keberatan Sengketa Pemilihan Bupati Kepala Daerah/Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Provinsi Papua

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2009 (selanjutnya disebut Hasil Pemilukada Nabire 2009) yang ditetapkan oleh Termohon; [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. Kewenangan mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. Tenggang waktu permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan Mahkamah tersebut disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekusaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 44 Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358); [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, selanjutnya disebut UU 22/2007) yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (disingkat Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, serta telah berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2008 berdasarkan Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Okober 2008; [3.5] Menimbang bahwa dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah peserta Pemilukada; 45 [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2008 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Nabire 11/2008), Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kabupaten Nabire Tahun 2008 dengan Nomor Urut 9; [3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang waktu pengajuan permohonan [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Nabire Tahun 2009 ditetapkan oleh Termohon pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2009 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2009 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Nabire 07/2009) tanggal 08 Oktober 2009, sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah pada tanggal 13 Oktober 2009 (tiga hari kerja setelah tanggal penetapan 08 Oktober 2009); Bahwa hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2009; hari Senin, tanggal 12 Oktober 2009; dan hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2009, adalah 3 (tiga) hari kerja setelah KPU Kabupaten Nabire (Termohon) menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Nabire Tahun 2009, karena hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2009, dan hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2009 adalah hari libur. 46 [3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Oktober 2009 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 289/PAN.MK/2009, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan; [3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok permohonan [3.13] Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 270/143/KPU/2009 tanggal 9 Oktober 2009 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2009 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Nabire 270/2009) yang telah menempatkan Pemohon sebagai peraih suara terbanyak ketiga dengan jumlah 11.700 suara, sehingga Pemohon tidak dapat mengikuti Pemilukada Putaran Kedua; b. Bahwa menurut Pemohon terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara di Distrik Uwapa dan Distrik Siriwo, karena hasil rekapitulasi suara di kedua distrik tersebut bersifat fiktif mengingat bahwa sesungguhnya tidak ada pemungutan suara di kedua distrik tersebut, serta terjadi pula perbedaan suara di luar batas kewajaran di Distrik Siriwo; c. Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena menerima pencalonan dari pasangan calon yang diusung secara ganda oleh Partai Politik di Kabupaten Nabire; 47 d. Bahwa Pemohon dalam petitumnya minta agar Mahkamah menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pelanggaran- pelanggaran Pemilukada yang dilakukan, menyatakan batal demi hukum hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Nabire tanggal 9 Oktober 2009 dan tanggal 10 Oktober 2009, menggugurkan seluruh pasangan calon yang mendapatkan dukungan ganda, serta memerintahkan Termohon untuk melakukan pemilihan ulang di Distrik Uwapa dan Distrik Siriwo tanpa menyertakan pasangan calon yang didiskualifikasi; [3.14] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan 13 macam alat bukti tulis (Bukti P-1 s.d. Bukti P-7c), bukti fisik/barang yang berupa kartu pemilih, bantalan cap, dan rekaman video yang ditayangkan di persidangan, serta juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, kesemuanya secara lengkap telah dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara; [3.15] Menimbang bahwa Pemohon t