Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 17 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 7 Agustus 2024. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal yang dimohonkan (petitum) sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 2/2021; 2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2024, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan 18 permohonan pada tanggal 14 Oktober 2024. Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, khususnya berkenaan dengan sistematika permohonan, ternyata format permohonan Pemohon telah memenuhi sistematika permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK. Namun demikian, jika dicermati lebih lanjut substansi uraian alasan permohonan (posita) yang dikemukakan oleh Pemohon telah ternyata tidak menguraikan secara jelas argumentasi hukum mengenai pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat memahami permasalahan konstitusionalitas norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, karena Pemohon lebih banyak menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kasus konkret yang dialaminya serta kekecewaan Pemohon yang sesungguhnya berkaitan dengan implementasi atas berlakunya norma-norma yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dimaksud, Mahkamah sulit menilai adanya pertautan inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Sebab, syarat utama agar suatu pasal dan/atau ayat undang-undang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah pasal dan/atau ayat tersebut harus terbukti dan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pertentangan tersebut sama sekali tidak diuraikan dalam alasan-alasan permohonan; 3. Bahwa selain fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, jika dicermati lebih lanjut rumusan petitum Pemohon, menurut Mahkamah juga merupakan rumusan petitum yang tidak lazim. Ketidaklaziman tersebut dimulai pada petitum angka 2 sampai dengan angka 4. Pada petitum angka 2 pada pokoknya Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk, “menyatakan Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2024 telah melanggar konstitusi dan hukum formil dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011”. Berkenaan dengan petitum Pemohon angka 3, yang memohon kepada Mahkamah untuk, “menyatakan Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009 merupakan perwujudan tujuan dari Pasal 2 ayat (1) UU 48/2009 yang wajib dilakukan oleh Hakim Konstitusi untuk mengadili semua perkara hukum formil antara warga 19 negara dengan negara untuk mewujudkan keadilan yang hidup bagi rakyat Indonesia”. Selanjutnya, berkenaan dengan petitum angka 4, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk, “menyatakan Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009, Mahkamah wajib membuat sidang pengadilan hukum formil yang bersih dengan sistem peradilan yang terpadu dalam naungan Hakim Konstitusi dalam rangka menilai perkara hukum formil untuk mewujudkan keadilan yang hidup bagi rakyat Indonesia”. Menurut Mahkamah, seluruh rumusan petitum tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021. Dalam hal ini, salah satu syarat untuk menyatakan petitum permohonan sesuai dengan ketentuan dimaksud adalah norma yang dimohonkan pengujian harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal tersebut sama sekali tidak dicantumkan dalam petitum permohonan a quo. Dengan demikian, di samping uraian alasan permohonan (posita) tidak jelas sebagaimana dipertimbangkan di atas dan dengan adanya petitum Pemohon yang tidak lazim karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021 maka tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon kabur, terhadap kedudukan hukum, pokok permohonan, dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4.