Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 32 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250, selanjutnya disebut UU 30/2002) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa karena permohonan a quo adalah mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, in casu UU 30/2002 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau 49 kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 50 c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sesuai uraian dalam permohonan dan keterangan di persidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon; [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon yang menjelaskan kedudukannya dalam permohonan a quo telah menjelaskan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang menjabat Pimpinan KPK Periode 2007-2011 yang diberhentikan sementara berdasarkan Keppres Nomor 74/P Tahun 2009 tertanggal 21 September 2009 karena telah dinyatakan sebagai tersangka oleh penyidik Kepolisian Repubublik Indonesia, mendalilkan bahwa Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 yang berbunyi, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena: “...c. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan”, bertentangan dengan UUD 1945 karena telah merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan Pasal 28D ayat (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 51 perlakuan yang sama di hadapan hukum”, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut: a. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 melanggar asas praduga tidak bersalah yang diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun dalam instrumen hukum internasional tetapi pasal a quo justru menganut asas “praduga bersalah” karena belum diputuskan oleh hakim melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sepanjang yang bersangkutan telah didakwa tetap harus dihukum dalam bentuk pemberhentian dari jabatannya sehingga melanggar hak para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil; b. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 melanggar hak konstitusional para Pemohon atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum karena membedakan perlakuan dalam pemberhentian pejabat negara dari komisi/badan/lembaga negara yang independen yang tersangkut perkara pidana; c. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 telah membuka peluang bagi kekuasaan eksekutif untuk melakukan intervensi terhadap KPK tanpa kontrol dari cabang kekuasaan yudikatif karena pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK hanya membutuhkan keputusan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia yang di samping berada di bawah kendali Presiden juga merupakan instansi yang menjadi objek supervisi KPK. Dengan demikian menurut Mahkamah, para Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai perorangan warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK. Selanjutnya Mahkamah akan menilai apakah para Pemohon mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 oleh berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002; 52 [3.9] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang tercantum dalam: • Pasal 27 ayat (1), “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”; • Pasal 28D ayat (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; [3.10] Menimbang bahwa menurut para Pemohon, berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002, telah ternyata melanggar hak konstitusional para Pemohon untuk mendapat kedudukan yang sama dalam pemerintahan dan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga anggapan para Pemohon tentang kerugian hak konstitusionalnya sebagaimana didalilkan prima facie dapat diterima. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memenuhi syarat legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian UU