Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Nomor 047/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, tertanggal enam belas bulan September, tahun dua ribu tiga belas, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 114/Kpts/KPU-Kota/021-436188/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih 104 Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013, tertanggal 16 September 2013; [3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan 105 Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Dalam Pasal 236C UU Pemda menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kota Tarakan yang tercantum dalam Berita Acara Nomor 047/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, tertanggal enam belas, bulan September, tahun dua ribu tiga belas, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 114/Kpts/KPU-Kota/021-436188/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013, tertanggal 16 September 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; 106 [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor 295/KPU- Kota/021.436188/VII/2013 tentang Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013, tertanggal 27 Juli 2013, para Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan Tahun 2013 dengan Nomor Urut 4, Nomor Urut 7, dan Nomor Urut 9; [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kota Tarakan Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Nomor 047/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, tertanggal enam belas, bulan September, tahun dua ribu tiga belas. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara a quo adalah hari Selasa, 17 September 2013, hari Rabu, 18 September 2013, dan, hari Kamis, 19 September 2013; [3.10] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada Kamis, tanggal 19 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 446/PAN.MK/2013, sehingga permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008; [3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, para Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; 107 Dalam Pokok Permohonan Pendapat Mahkamah [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar keterangan para pihak, keterangan saksi, dan memeriksa alat bukti, membaca