Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 21 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, selanjutnya disebut UU 2/2002) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 31 perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional 32 sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 21 ayat (1) huruf d UU 2/2002, yang berbunyi sebagai berikut: (1) “Untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang calon harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut: a. …; b. …; c. …; d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat; 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan memiliki hak-hak konstitusional antara lain sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerangkan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-3 dan Bukti P-5]. Dalam hal ini, Pemohon I berprofesi sebagai Advokat [vide Bukti P-4], sedangkan Pemohon II merupakan Mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta [vide Bukti P-6]; 4. Bahwa Pemohon I telah menjalankan profesinya secara aktif dan bertanggung jawab dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam proses pelaporan dugaan tindak pidana ke Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun demikian, dalam praktiknya, Pemohon I acap kali menghadapi hambatan yang bersumber dari rendahnya pemahaman hukum sebagai konsekuensi dari latar belakang pendidikan di kalangan aparatur kepolisian yang menerima atau menindaklanjuti laporan. 5. Bahwa menurut Pemohon I, hal demikian disebabkan berlakunya ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf d UU 2/2002 yang menetapkan calon anggota Polri dapat direkrut dari lulusan sekolah menengah atas atau sederajat. Akibatnya, proses pendampingan hukum yang dijalankan Pemohon I menjadi tidak efektif, memakan waktu yang lebih panjang, serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kliennya, sehingga bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang 33 adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sekaligus melemahkan prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, norma a quo nyata- nyata merugikan Pemohon I baik secara aktual maupun potensial dalam menjalankan profesinya sebagai advokat; 6. Bahwa Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang pada saat ini berstatus sebagai mahasiswa hukum program sarjana (S-1) dan sedang menjalani proses pendidikan. Sebagai warga negara yang secara aktif mempelajari sistem hukum di Indonesia, termasuk tugas dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemohon II memiliki kepentingan langsung untuk memastikan bahwa institusi kepolisian diisi oleh sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, serta memiliki kecakapan hukum yang memadai; 7. Bahwa menurut Pemohon II, dengan ditetapkannya ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf d UU 2/2002 yang hanya mensyaratkan pendidikan minimal Sekolah Menengah Umum atau sederajat bagi calon anggota Polri, telah menimbulkan potensi kerugian konstitusional bagi Pemohon II. Sebagai warga negara yang telah menempuh pendidikan tinggi di. bidang bukum, Pemohon II merasa hak konstitusionalnya berkurang dan tercederai karena regulasi yang berlaku tidak memberikan jaminan adanya peningkatan kualitas standar pendidikan bagi calon anggota Polri, padahal kualitas pendidikan sangat berpengaruh terhadap profesionalisme dan akuntabilitas penegakan hukum; 8. Bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II jika permohonan dengan menyatakan syarat dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d 2/2002 dimaknai oleh Mahkamah menjadi berpendidikan paling rendah lulusan sarjana strata satu (S-1) atau yang sederajat maka kerugian hak konstitusional sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak akan terjadi lagi. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, Mahkamah mempe