Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk menguji Pasal 50 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 10/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; 27 Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 50 ayat (1) huruf k UU 10/2008 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: 28 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sesuai dengan uraian Pemohon dalam permohonannya beserta bukti-bukti yang relevan; [3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang hak konstitusionalnya diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum 29 dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan; “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, telah dirugikan secara spesifik dan aktual akibat diberlakukannya Pasal 50 ayat (1) huruf k UU 10/2008, yang menyatakan, “Mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”. [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pemohon di atas, untuk menilai apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah harus mempertimbangkan dua hal, yaitu: 1. Apakah Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 2. Apakah Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 50 ayat (1) huruf k UU 10/2008; Pendapat Mahkamah [3.10] Menimbang bahwa terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Bahwa benar Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. H. Ery Purnomohadi, M.M., (Bukti P-2), mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan; Pasal 27 ayat (1), “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” 30 Pasal 28 ayat (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; Pasal 28 ayat (3), “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”; Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945; [3.11] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan menilai apakah hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Pasal 50 ayat (1) huruf k UU 10/2008, dengan pertimbangan sebagai berikut: - Bahwa berdasarkan argumentasi hukum Pemohon dalam permohonannya nyata bahwa meskipun Pemohon menggunakan ketentuan-ketentuan dalam UU 10/2008 sebagai pintu masuk (entry point) pengajuan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, namun tujuan akhir yang hendak dicapai adalah dipulihkannya hak Pemohon untuk diangkat menjadi anggota DPR RI; - Bahwa terdapat empat alasan hukum yang diajukan oleh Pemohon sebagai dasar pembenar, yaitu bahwa, menurut Pemohon: (i) ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf k UU 10/2008 sangat multitafsir karena tidak jelas dan tidak terukur. Hal ini karena luasnya definisi keuangan negara; (ii) penerapan Pasal 50 ayat (1) huruf k UU 10/2008 menimbulkan ketidakpastian hukum karena seandainya Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat jauh