Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 yang dimulai dari penjaringan Bakal Calon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 sampai dengan penetapan hasil Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 66 Kabupaten Banyuwangi Nomor 37/Kpts/KPU-Kab/ 014.329662/VII/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 bertanggal 21 Juli 2010; [3.2] Menimbang bahwa terhadap permasalahan utama permohonan Pemohon a quo, Termohon mengajukan eksepsi, yang selengkapnya tercantum dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, dan objek permohonan Pemohon. Oleh karenanya, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon sebagai berikut: 1. Menimbang bahwa meskipun yang menjadi Pemohon atau yang memiliki kedudukan hukum dalam sengketa Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun tidak semua Pasangan Calon dapat menjadi Pemohon dalam sengketa hasil Pemilukada di Mahkamah karena timbulnya kerugian dalam proses Pemilukada; 2. Menimbang bahwa secara tegas Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) juncto Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, membatasi klasifikasi Pemohon yaitu Pasangan Calon yang berpotensi dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 3. Menimbang bahwa Mahkamah bukan peradilan untuk semua persoalan Pemilukada, meskipun Mahkamah pernah memutus mendiskualifikasi Pasangan Calon dan membatalkan perolehan suara Pasangan Calon dengan dasar adanya pelanggaran sistematis, terstruktur, dan massif serta persyaratan Pasangan Calon (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 8 Januari 2009 tentang Pemilukada 67 Kabupaten Bengkulu Selatan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 7 Juli 2010 tentang Pemilukada Kota Waringin Barat), namun putusan tersebut dimohonkan oleh Pasangan Calon yang berpotensi dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 4. Menimbang bahwa di dalam perkara a quo, terdapat persoalan internal partai yaitu Partai Golongan Karya sebagai partai yang mendukung pencalonan Pemohon sebagai Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010. Terhadap persoalan tersebut, Mahkamah tidak mempunyai wewenang untuk memutus, dan itu akan menjadi wewenang dari pengurus pusat partai politik yang bersangkutan untuk menyelesaikannya, dan kalaupun masih muncul sebagai sengketa hukum, akan menjadi kewenangan peradilan umum untuk memutusnya; 5. Menimbang bahwa dalam perkara a quo, persoalan pokoknya adalah ditolaknya Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 oleh Termohon sehingga tidak termasuk dalam daftar Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Termohon Nomor 28/BA/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 (vide Bukti T-18); 6. Menimbang bahwa Berita Acara Nomor 28/BA/V/2010 a quo bukanlah objek dari sengketa hasil Pemilukada di Mahkamah; 7. Menimbang bahwa Pemohon tidak memiliki kualifikasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 PMK 15/2008; 8. Menimbang bahwa terhadap kerugian Pemohon yang ditimbulkan oleh Keputusan Termohon, apabila terbukti dilakukan secara melawan hukum, Pemohon dapat menempuh upaya hukum mengajukan gugatan perdata, demikian juga halnya apabila terdapat unsur pelanggaran pidana dengan melalui proses di peradilan umum. [3.3] Menimbang berdasarkan seluruh uraian dalam pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Termohon beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan mengenai pokok permohonan. 68 4.