Pengujian Materiil Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846, selanjutnya disebut UU 14/2008), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 191 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 192 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah, pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008 yang menyatakan, “Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila: b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan- jabatan publik”. 2. Bahwa Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) [vide Bukti P-3], yang menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945. 3. Bahwa Pemohon masih dalam usia produktif yang sedang mencari pekerjaan, di antaranya mengikuti seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)/Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk menjadi dosen namun tidak lulus karena pada saat itu ijazah Pemohon belum terbit. Kemudian, mencoba berjualan burger namun tidak berhasil karena terdampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2022, Pemohon diterima menjadi tenaga ahli di salah satu Kementerian dengan sistem kontrak namun tidak diperpanjang. Pemohon saat ini juga menjadi advokat sambil terus mencari pekerjaan lain dengan ikut seleksi di antaranya untuk posisi ahli fiqih (ekonomi syariah) di Bank Indonesia, namun tidak lolos karena dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi kesehatan dan psikiatri. Pemohon merasa terdapat ketidakterbukaan dalam proses seleksi tersebut dan menghubungi Bank Indonesia, meminta agar dapat diberikan informasi mengenai daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum kesehatan. Permintaan Pemohon ini ditolak dengan alasan informasi yang diminta Pemohon adalah informasi yang dikecualikan sebagai informasi publik berdasarkan UU 14/2008. 4. Bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan berkenaan dengan kondisi yang dialaminya karena berlakunya frasa “posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik” dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008, menimbulkan persoalan apakah informasi yang dikecualikan bermakna ketika 193 seseorang telah menjabat secara definitif atau termasuk ketika seseorang masih dalam proses seleksi untuk menempati posisi dalam jabatan publik. Menurut Pemohon frasa tersebut multitafsir, karena ada lembaga yang dapat mempublikasikan daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum yang detail dalam proses seleksi termasuk memberikan hak sanggah kepada peserta. Ada juga lembaga yang tidak dapat memberikan informasi tersebut dengan alasan bahwa informasi tersebut termasuk yang dikecualikan. Bahwa norma Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008 perlu diberikan tafsir konstitusional sehingga ada kejelasan “rule of the game” proses seleksi dan adanya hak sanggah bagi peserta seleksi untuk mendapatkan kesempatan yang sama agar tidak menimbulkan kerugian hak konstitusional. 5. Bahwa dengan tidak jelasnya tafsir terhadap norma Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008 menyebabkan dirugikannya hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945. Oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, kerugian hak konstitusional dimaksud tidak lagi terjadi. Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah cukup jelas menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang secara spesifik hak konstitusionalnya tersebut menurut Pemohon aktual dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008. Di samping itu, Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian yang dimaksudkan dengan berlakunya norma Pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, jika permohonannya dikabulkan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud oleh Pemohon tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya persoalan inkonstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan huku