Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011

[3.1] Menimbang bahwa Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PHPU.D-IX/2011 dan Putusan Sela Nomor 131/PHPU.D-IX/2011, keduanya bertanggal 18 Januari 2012 telah dilaksanakan oleh Termohon. Berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Rekomendasi Dukungan Partai Politik terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 sebagai pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PHPU.D-IX/2011 dan Nomor 131/PHPU.D- IX/2011, oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, bertanggal 1 Maret 2012 tidak menghasilkan perubahan konfigurasi pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011; [3.2] Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut: [3.2.1] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan akibat tidak adanya jeda waktu antara penetapan pasangan calon peserta Pemilukada dengan hari pertama kampanye, berdampak kekalahan Pemohon dalam pemungutan suara pada tanggal 13 Desember 2011. Pemohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan maupun saksi; Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan mengemukakan bahwa tidak benar Pemohon tidak memberi kesempatan yang sama kepada pasangan calon lain untuk melaksanakan sosialisasi dan kampanye. Bahwa jadwal pelaksanaan kampanye sudah ditetapkan dan disetujui oleh para pasangan calon dan dituangkan dalam Jadwal Kampanye dan telah disampaikan kepada masing-masing pasangan calon sesuai dengan surat Termohon Nomor 270/312/2011, tanggal 24 November 2011, (vide bukti T-35), namun Termohon tidak mengajukan saksi; Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait tidak mengajukan jawaban dan tanggapan serta alat bukti; Setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama dalil 6 Pemohon dan bantahan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Termohon, menurut Mahkamah justru membuktikan bahwa Termohon telah memberi kesempatan yang sama kepada pasangan calon lain untuk melaksanakan sosialisasi dan kampanye, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum; [3.2.2] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011, yaitu dengan sengaja tidak mendistribusikan surat undangan memilih kepada pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di Sentani Kota, Kelurahan Hine Kombe, Kelurahan Dobon Solo, Kelurahan Sereh dan Sentani Timur. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-6, dan bukti P-16, serta saksi Gundik Suharto, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada surat undangan pemilih tidak dibagikan kepada pemilih di Jalan Makendang RT/RW 02 Kelurahan Hinekombe; Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya dengan mengemukakan bahwa tidak benar undangan tidak didistribusikan kepada para pemilih yang terdaftar dalam DPT karena distribusi logistik Pemilukada Kabupaten Jayapura, termasuk surat undangan memilih, telah dilakukan oleh Termohon sejak hari h-7 dan pada kenyataannya surat undangan memilih telah didistribusikan diseluruh distrik di Kabupaten Jayapura (vide bukti T- 24b sampai dengan bukti T- 24t); Untuk membuktikan dalilnya, selain Termohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan tersebut di atas, Termohon juga mengajukan saksi-saksi, Yohan Wally, Titus Friedz Tungkayo, dan Clemens Taime, yang pada pokoknya menerangkan bahwa logistik Pemilukada sudah dibagikan pada tanggal 10-11 Desember 2011 kepada seluruh pemilih dan sudah dapat dipastikan terdistribusi dengan baik kepada semua saksi pasangan calon; Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait tidak mengajukan jawaban dan tanggapan serta alat bukti; Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, bantahan Termohon, alat bukti surat/tulisan Pemohon dan Termohon, dan 7 keterangan saksi Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak didukung dengan bukti yang menyakinkan Mahkamah. Seandainya benar ada pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, quod non, hal tersebut bukanlah pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum; [3.2.3] Menimbang Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemilikada Kabupaten Jayapura Tahun 2011, yaitu dengan sengaja mengacak nama-nama dalam Daftar Pemilih Tetap yang tidak sesuai dengan KTP yang dimiliki pemilih, tidak memutakhirkan data nama-nama pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dan mencantumkan anak-anak di bawah umur dalam Daftar Pemilih Tetap. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi Wellem FE Ayomi,S.Ip, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada sebagian pemilih tidak terdaftar dalam DPT, ada nama pemilih yang meninggal dunia dan pindah tempat tinggal masih terdaftar dalam DPT, dan saksi Yunus Iriyanto, yang menerangkan bahwa ada petugas membuat surat undangan pemilih dengan memilih anak-anak dibawah umur dalam Daftar Pemilih Tetap. Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan; Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya dan menyatakan: - Tidak benar Termohon dengan sengaja mengacak nama dalam Daftar Pemilih Tetap karena penetapan Daftar Pemilih Tetap telah dilakukan jauh hari sebelum pemungutan suara; - Tidak benar Termohon dengan sengaja tidak memutakhirkan data nama-nama pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, karena telah ditetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap sebanyak 100.482 pemilih sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura, tanggal 26 September 2011; (bukti T-24) - Tidak benar Termohon dengan sengaja mencantumkan anak-anak di bawah umur dalam Daftar Pemilih Tetap; Untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan saksi Yohan Wally, yang 8 pada pokoknya menerangkan bahwa masalah tidak terdaftarnya warga dalam Daftar Pemilih Tetap telah diakomodisi dalam DPT berikutnya; Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait tidak mengajukan jawaban dan tanggapan maupun alat bukti; Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, bantahan Termohon, alat bukti surat/tulisan Pemohon dan Termohon, dan keterangan saksi Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti yang kuat dan meyakinkan, karena sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan Termohon telah melakukan penyusunan Daftar Pemilih Tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum. [3.2.4] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon dengan sengaja membiarkan penyelenggara di tingkat distrik melakukan transaksi jual-beli suara dengan pasangan calon yang lolos putaran kedua. Pemohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan maupun saksi; Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan mengemukakan bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, oleh karena itu suara yang didapatkan oleh pasangan calon yang lolos untuk putaran kedua adalah merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang demokratis dan bermartabat. Termohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan maupun saksi; Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait tidak mengajukan jawaban dan tanggapan maupun alat bukti; Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, bantahan Termohon, menurut Mahkamah, karena dalil Pemohon dibantah oleh Termohon dan Pemohon tidak mengajukan