Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.2] Menimbang bahwa karena yang dimohonkan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang in casu Pasal 70 ayat (2), Pasal 201 ayat (1), Pasal 201 ayat (2) dan Pasal 201 ayat (3), serta Pasal 205A Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 25E ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan selanjutnya telah berpendirian adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang, berdasarkan uraian pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagai berikut: 1) Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI menerangkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Galunggung (STHG) Tasikmalaya, aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa, sering melakukan advokasi, dan berbagai macam aktivitas lainnya. Khusus Pemohon VII menerangkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, berlatar belakang warga masyarakat yang memimpin suatu lembaga pendidikan Islam Yayasan Al Inayah; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 2) Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII menerangkan dirinya adalah pemilih pada pemilihan umum Presiden, DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan kepala daerah; 3) Bahwa Pemohon I menerangkan dirinya sebagai Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Tasikmalaya (FKMT); 4) Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII menerangkan memiliki kesamaan pendapat, tujuan, pemikiran, dan maksud; 5) Bahwa para Pemohon sama sekali tidak memberikan uraian, baik dalam permohonannya maupun dalam sidang perbaikan permohonan mengenai hak konstitusional apa yang dirugikan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, meskipun hal itu telah dinasihatkan oleh Panel Hakim dalam sidang perbaikan permohonan (vide Risalah Sidang tanggal 24 November 2015); [3.6] Menimbang bahwa uraian mengenai kerugian hak konstitusional dimaksud tetap tak ditemukan meskipun Mahkamah telah memeriksa secara saksama seluruh permohonan para Pemohon. Sebaliknya, Mahkamah justru menemukan fakta dimana permohonan para Pemohon makin tidak jelas sebagai berikut: 1) Tidak terdapat koherensi antara norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dan alasan yang digunakan sebagai argumentasi untuk mendukung dalil para Pemohon. Para Pemohon mendalilkan Pasal 70 ayat (2), Pasal 201 ayat (1), Pasal 201 ayat (2), Pasal 201 ayat (3), dan Pasal 205A UU 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 70 ayat (2) UU 8/2015 adalah mengatur tentang kewajiban cuti bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, serta pejabat daerah jika hendak ikut dalam kampanye dalam pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Walikota-Wakil Walikota. Adapun Pasal 201 ayat (1), Pasal 201 ayat (2), dan Pasal 201 ayat (3) UU 8/2015 adalah mengatur tentang kapan pemilihan serentak dalam Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, dan Walikota-Wakil Walikota dilaksanakan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 Sementara itu Pasal 205A UU 8/2015 adalah ketentuan peralihan. Akan tetapi alasan yang diuraikan para Pemohon untuk menyatakan norma di atas bertentangan dengan UUD 1945 adalah berupa ketidaksetujuan para Pemohon mengenai calon tunggal, keberatan para Pemoho