Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil 123 Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, yang dituangkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 46/KEP/PBWB.2010 tentang Penetapan Berita Acara dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan. Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 124 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula dengan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula yang dituangkan dalam Kepulauan Sula tertanggal 27 Juli 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 125 Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut: a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. [3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut: [3.6.1] Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula beraasarkan Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahuin 2010; [3.6.2] Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 46/KEP/PBWB.2010 tentang Penetapan Berita Acara dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010;. Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon I telah ditetapkan hanya memperoleh 19.165 suara, Pemohon II 9.143 sedang Pihak Terkait memperoleh 39.212 suara; [3.6.3] Bahwa menurut para Pemohon, keberatan tersebut berkenaan proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Salu yang mengidap cacat formil serta dilaksanakan secara tidak jujur, tidak adil dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat masif, terstruktur, dan terencana, serta berdasatkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh 126 Temrohon; [3.6.4] Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 46/KEP/PBWB.2010 tentang Penetapan Berita Acara dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010, sedangkan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon oleh para Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal pada tanggal 29 dan tanggal 30 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 367/PAN.MK/2010 tanggal 29 Juli 2910 dan Nomor 369/PAN.MK/2010 tanggal 30 Juli 2010 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 30 Agustus 2010 dengan Nomor 130/PHPU.D- VIII/2010 dan 130/PHPU.D-VIII/2010; [3.8] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan; [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.7] dan paragraf [3.8], tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo sebagaimana persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 t