Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011

[3.1] Menimbang bahwa Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PHPU.D-IX/2011 dan Putusan Sela Nomor 131/PHPU.D-IX/2011, keduanya bertanggal 18 Januari 2012 telah dilaksanakan oleh Termohon. Berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Rekomendasi Dukungan Partai Politik terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 sebagai pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PHPU.D-IX/2011 dan Nomor 131/PHPU.D- IX/2011 Tahun 2012, oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, bertanggal 1 Maret 2012 tidak menghasilkan perubahan konfigurasi pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011; [3.2] Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut: Pendapat Mahkamah Dalam Pokok Permohonan [3.3] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 18 Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, 46 undangan dan kartu pemilih yang akan memilih Pemohon tidak dibagikan. Di TPS 21 Kelurahan Sentani Kota terdapat 442 undangan dan kartu pemilih yang tidak dibagikan. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-21 berupa fotokopi Kartu Pemilih dan Formulir Model C6-KWK atas nama Kemala Sari, serta mengajukan saksi Yulianus Dwaa dan Wekys Wonda. Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon mengenai adanya ratusan kartu pemilih dan undangan yang tidak dibagikan. Terhadap dalil tentang adanya ratusan kartu pemilih dan surat undangan pemilih yang akan memilih Pemohon yang tidak dibagikan oleh Termohon, Mahkamah mencermati bukti Pemohon dan menemukan bahwa meskipun terdapat ratusan 6 kartu pemilih dan surat undangan, namun Pemohon tidak membuktikan darimana asal kartu pemilih dan surat undangan dimaksud, dan Pemohon tidak membuktikan pula apakah nama-nama pemilih dalam kartu pemilih dan undangan tersebut tidak memilih karena tidak diberi kartu pemilih dan surat undangan, atau sebab lainnya. Selain itu, kartu pemilih dan undangan dimaksud, serta saksi, tidak dapat membuktikan bahwa nama yang tercantum dalam kartu pemilih dan surat undangan adalah pemilih yang akan memilih Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti. [3.4] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan seharusnya memperoleh 75.889 suara, namun perolehan suara Pemohon dihilangkan di 40 TPS, yaitu: 1) Distrik Sentani Timur: i) TPS 2 Itakiwa Iyapo, ii) TPS 3 Nolokla, dan iii) TPS 2 Asei Kecil. 2) Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani: i) TPS 1 Sentani Kota, ii) TPS 2 Sentani Kota, iii) TPS 6 Sentani Kota, iv) TPS 13 Sentani Kota, v) TPS 14 Sentani Kota, vi) TPS 19 Sentani Kota, vii) TPS 20 Sentani Kota, viii) TPS 21 Sentani Kota, ix) TPS 22 Sentani Kota, x) TPS 23 Sentani Kota 25, xi) TPS 26 Sentani Kota, xii) TPS 27 Sentani Kota. 3) Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani: i) TPS 3 Hinekombe, ii) TPS 4 Hinekombe, iii) TPS 5 Hinekombe, iv) TPS 6 Hinekombe, v) TPS 7 Hinekombe, vi) TPS 9 Hinekombe, vii) TPS 10 Hinekombe, viii) TPS 11 Hinekombe, ix) TPS 12 Hinekombe, x) TPS 20 Hinekombe. 4) Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani: i) TPS 1 Dobonsolo dan ii) TPS 5 Dobon Solo. 5) Kelurahan Doyo Baru, Distrik Waibu: i) TPS 1 Doyo Baru, ii) TPS 2 Doyo Baru, iii) TPS 3 Doyo Baru, iv) TPS 4 Doyo Baru, v) TPS 5 Doyo Baru. 6) Distrik Unrum Guay: TPS 1 Benek. 7) Kampung Nawa Mukti, Distrik Yapsi: TPS 1 Nawa Mukti. 8) Kelurahan Lapua, Distrik Kaureh: i) TPS 1 Mambruk Pondok, ii) TPS 2 Mambruk Pondok, iii) TPS 6 Kasuari Transport 01, iv) TPS 16 Rajawati 1A. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-32 berupa tabel hasil penghitungan suara di Distrik Sentani Timur dan Distrik Sentani versi Pemohon. Pemohon juga mengajukan saksi Yoel Dwaa dan Erwan Sugiarto. 7 Termohon membantah dalil Pemohon mengenai adanya penghilangan suara. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti T-25, bukti T-26 sampai dengan bukti 26c, bukti T-27 sampai dengan bukti T-27m, bukti T-28 sampai dengan bukti T-28e, bukti T-29, bukti T-29a, dan bukti T-30 sampai dengan bukti T-30d. Terhadap dalil penghilangan suara yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah menilai dalil dimaksud tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup karena dari 40 TPS di enam distrik yang didalilkan Pemohon terjadi penghilangan suara, Pemohon hanya membuktikan dengan data dari dua distrik. Selain itu, Pemohon juga tidak membuktikan validitas penghitungan perolehan suara dalam bukti yang diajukannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti. [3.5] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebelum pelaksanaan Pemilukada, DPRD Kabupaten Jayapura merekomendasikan kepada Termohon agar: a. Meminta kepada KPU Kabupaten Jayapura untuk melakukan verifikasi ulang 6 (enam) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Periode Tahun 2011-2016; b. Pergantian Antarwaktu (PAW) Ketua KPU Kabupaten Jayapura; c. Auditkeuangan KPU oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); d. Penundaan Pemilukada Kabupaten Jayapura; e. Pengusulan Pejabat Bupati (caretaker) Bupati Jayapura. tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-15 berupa Keputusan DPRD Kabupaten Jayapura Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rekomendasi DPRD Kabupaten Jayapura Atas Laporan Panitia Khusus Pemilukada DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Jayapura Tahun 2011 dan saksi Fredrik Kaway. Terhadap dalil dan bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah menilai bahwa rekomendasi DPRD Kabupaten Jayapura terkait kinerja KPU Kabupaten Jayapura, meskipun menunjukkan indikasi adanya ketidakprofesionalan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada, namun rekomendasi DPRD Kabupaten Jayapura tersebut bersifat politis yang masih harus dibuktikan oleh Pemohon tentang 8 kebenaran peristiwa-peristiwa yang melatarbelakangi terbitnya rekomendasi DPRD Kabupaten Jayapura dimaksud. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meskipun terdapat indikasi ketidakprofesionalan Termohon, namun karena Pemohon tidak mengajukan bukti lain yang dapat membuktikan dalilnya, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak beralasan hukum; [3.6] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Ketua KPU Kabupaten Jayapura Mathius Awoitouw mengundurkan diri dari jabatan Ketua KPU Kabupaten Jayapura dan mencalonkan diri sebagai calon Bupati, tetapi masih melakukan pelatihan anggota PPD, PPS, dan petugas pemutakhiran data se- Kabupaten Jayapura pada Agustus 2011. Pengunduran diri tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-16, bukti P-18, dan bukti P-19 serta mengajukan saksi Yakob Udam dan Barnabas Yanggroseray. Saksi Yakob Udam (anggota PPD Kemtuk) pada pokoknya menerangkan bahwa dirinya direkrut sebagai anggota PPD pada masa kepemimpinan Mathius Awoitauw. Saksi Barnabas Yanggroseray pada pokoknya menerangkan bahwa penggantian antarwaktu Ketua KPU Kabupaten Jayapura dilaksanakan Juni 2011. Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa pelatihan PPS, PPD, serta petugas pemutakhiran data dilakukan oleh Ketua KPU Jayapura Izak Hikoyabi. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti T-23. Pihak Terkait membantah keterlibatan Mathius Awoitauw dalam pelatihan penyelenggara Pemilukada Jayapura setelah yang bersangkutan mengundurkan diri. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-5 dan bukti PT-6 berupa surat pengunduran diri Mathius Awoitauw dan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura. Setelah mencermati bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah menemukan adanya dua Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2011, yaitu Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, be