Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 260 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871, selanjutnya disebut UU 8/2016) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang 261 yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3], sampai dengan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengujian materiil Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU 8/2016 sebagai berikut: Huruf a Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, celebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Huruf b Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom. 262 Huruf c Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif. Huruf d Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara. 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon I, Raissa Fatikha, S.Psi, adalah warga Negara Indonesia, berstatus mahasiswa yang sejak tahun 2015 didiagnosis menderita penyakit kronis berupa gangguan saraf Thoracic Outlet Syndrome (TOS), yakni penyakit yang menimbulkan rasa nyeri berulang dengan intensitas fluktuatif pada tangan kanan, bahu, dan dada kanan bagian atas, disertai sensasi perih, ngilu, tertusuk, maupun panas [vide Bukti P-1 dan Bukti P-3]. Sedangkan, Pemohon II, Deanda Dewindaru, S.Sos., M.Ikom., adalah Warga Negara Indonesia, berprofesi sebagai Dosen CPNS yang sejak tahun 2022 didiagnosis menderita beberapa penyakit kronis, yaitu penyakit saraf/autoimun Guillain-Barré Syndrome, Sjögren’s Disease, serta Inflammatory Bowel Disease, yang menyebabkan gejala fatigue kronis dan rentan mengalami flare-up (kambuh), yang ditandai dengan kekakuan pada kaki serta mulut dan tenggorokan yang kering ketika merasa kelelahan berat atau setelah terpapar panas terik [vide Bukti P-2, Bukti P-8 dan Bukti Bukti P-9]. 4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa bahwa Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU 8/2016 telah merugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, karena penjelasan pasal a quo tidak mengakui penyakit kronis sebagai disabilitas yang mengakibatkan kerugian faktual berupa kesulitan advokasi, akses layanan, serta perlakuan setara di hadapan hukum. Selama ini, Pemohon I dan Pemohon II aktif memperjuangkan isu hak-hak orang dengan penyakit kronis melalui berbagai organisasi telah menemui kesulitan 263 untuk melakukan sosialisasi dan advokasi secara efektif, karena status hukum yang tidak jelas sehingga menghambat perjuangan kolektif mereka. 5. Bahwa dengan tidak diakuinya penyakit kronis sebagai disabilitas membuat Pemohon I dan Pemohon II kehilangan jaminan dan kepastian hukum, karena tidak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum dibandingkan dengan penyandang disabilitas lainnya. Hal tersebut berakibat pada kesulitan mengakses layanan istimewa, seperti aksesibilitas, akomodasi layak, pencatatan resmi, serta perlindungan dari stigma (dinilai sebagai orang yang malas, pura- pura sakit atau dianggap tidak valid dan mendramatisir). Oleh karena itu, tidak terdapat konsesi khusus seperti konsesi pada transportasi publik yang telah mengadakan potongan harga untuk penyandang disabilitas, namun belum mencakup untuk yang memiliki penyakit kronis. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan nyata, sebab