Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 132 Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang in casu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 selanjutnya disebut KUHAP) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU- III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 133 kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang saat ini telah mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal dalam Undang-Undang a quo; Para Pemohon beranggapan telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan berlakunya Pasal 14 huruf b, Pasal 109 ayat (1), Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 139, dan Pasal 14 huruf i KUHAP. Menurut para Pemohon, pasal a quo berpotensi merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dijamin oleh UUD 1945 karena memuat norma hukum yang menimbulkan perlakuan yang tidak adil dan perlakuan yang berbeda di hadapan hukum. Dengan berlakunya pasal a quo, para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan kepastian hukum khususnya terkait adanya proses peradilan pidana, baik sebagai pelapor, korban, atau tersangka yang tentunya dalam setiap peradilan pidana yang mungkin akan ditempuh oleh para Pemohon khususnya pada tahap prapenuntutan dan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan penuntut umum sebagai pengendali perkara. Selain itu, pasal a quo telah diberlakukan kepada Pemohon III sebagai tersangka atas dua laporan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Pemohon III sudah kurang lebih 10 tahun masih berstatus sebagai tersangka dan sampai saat ini tidak memperoleh kejelasan terkait proses dan status hukumnya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 134 Penyidik menetapkan Pemohon III sebagai tersangka namun tidak melanjutkan proses hukum dengan menyerahkan ke Kejaksaan, ataupun menghentikan penyidikan. Pemohon III dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak adanya jaminan kepastian hukum dalam proses peradilan pidana dikarenakan berlakunya norma undang-undang yang para Pemohon ajukan pengujian, yang mengakibatkan tidak efektifnya lembaga prapenuntutan dan peran penuntut umum sebagai pengendali perkara yang mengakibatkan timbulnya kesewenang-wenangan penyidik terhadap pemohon III. Adapun untuk Pemohon IV sebagai terdakwa kasus pembunuhan yang akhirnya dikemudian hari dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan. Pemohon IV adalah korban salah tangkap yang disiksa dan dipaksa mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Proses penyidikan terhadap Pemohon IV berjalan tidak profesional sehingga menghasilkan hasil penyidikan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penyidikan tersebut kemudian dianggap sebagai suatu kebenaran oleh penuntut umum dan kemudian dilakukan penuntutan terhadap Pemohon IV meskipun menurut Pemohon IV, secara kasat mata terlihat bahwa hasil penyidikan yang terdapat dalam berkas perkara diperoleh dengan tidak profesional dan tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum. Kondisi ini terjadi kepada pemohon IV salah satunya dikarenakan berlakunya pasal a quo, yang mengakibatkan tidak efektifnya peran penuntut umum sebagai pengendali perkara dan tidak efektifnya lembaga prapenuntutan sebagai sarana check and balances terhadap kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat, para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon permohonan a quo; [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 14 huruf b, U