Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 87 Nomor 3085, selanjutnya disebut UU 8/1976) beserta Penjelasannya, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 88 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 1 ayat (sic!) 2 (seharusnya ditulis Pasal 1 angka 2) UU 8/1976 beserta Penjelasannya yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: - Pasal 1 angka 2 UU 8/1976: ”Mengesahkan: …. 2. Protokol yang mengubah Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961); yang salinan-salinan naskahnya dilampirkan pada undang-undang ini;” - Penjelasan Pasal 1 UU 8/1976 : ”Indonesia mengajukan persyaratan terhadap Pasal 48 ayat (2) berdasarkan prinsip untuk tidak menerima suatu kewajiban untuk mengajukan perselisihan-perselisihan internasional dimana Indonesia tersangkut kepada Mahkamah Internasional, terutama apabila perselisihan- perselisihan demikian mempunyai segi politis.” 2. Bahwa para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) [vide bukti P-3] yang menikah [vide bukti P-4] dan memiliki seorang anak perempuan bernama Shita Aske Paramita [vide bukti P-5]. Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 1 ayat 2 UU 8/1976 beserta Penjelasannya sebagai orang tua kandung dari Shita Aske Paramita yang mengalami cerebral palsy 89 karena dugaan kesalahan penanganan dokter pada waktu Shita Aske Paramita masih bayi hingga sekarang ia berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun ; 4. Bahwa berkenaan dengan kondisi kesehatan anak perempuan tersebut, para Pemohon mengajukan permohonan pengujian norma pasal a quo tanpa penetapan pengampuan dari Pengadilan Negeri Surabaya karena berdasarkan Pasal 433 sampai dengan Pasal 462 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), seseorang harus berada di bawah pengampuan karena keadaan dungu, gila dan mata gelap. Sedangkan para Pemohon mengajukan permohonan pengujian norma pasal a quo untuk mendapatkan akses legal medical canabis atau ganja untuk kebutuhan medis untuk mengobati kejang atau tremor kaki harian yang dialami oleh anak perempuan kandung para Pemohon; 5. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan mereka tidak dicabut dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Terlebih, berdasarkan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seorang anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, serta memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Oleh karena itu, para Pemohon mewakili anak kandung perempuannya bernama Shita Aske Paramita untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 1 ayat 2 UU 8/1976 beserta Penjelasannya untuk menggunakan ganja medis guna pengobatan dan memperbaiki kondisi kesehatan anak kandung perempuan para Pemohon yang mengalami cerebral palsy; 6. Bahwa para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 1 ayat 2 UU 8/1976 beserta Penjelasannya yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menjamin kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; 7. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka kerugian hak konstitusional sebagaimana telah didalilkan di atas, tidak lagi terjadi karena 90 terakomodirnya kebutuhan ganja medis sebagai salah satu alternatif pengobatan dan/atau terapi cerebral palsy berikut turunan kejangnya kepada setiap orang atau anak berkebutuhan khusus dengan cerebral palsy pada umumnya, khususnya kepada anak kandung perempuan para Pemohon; Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian para Pemohon dalam menjel