Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, permohonan Idrus Nawawi, tempat/tanggal lahir Baturaja, 25 Desember 1956, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan PT. Semen Baturaja, alamat Jalan Raya Tiga Gajah KPR Tiga Gajah Indah Blok AA Nomor 13 RT.24 RW.11 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan dan Haimingsi Hapiri, tempat/tanggal lahir Sugiwaras, 05 September 1957, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan PT. Semen Baturaja, alamat Jalan Dr. Moh. Hatta Lorong Sehati Nomor 590 RT.04 RW.04 Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, dengan surat permohonan bertanggal 11 Januari 2011 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, 20 Januari 2011, dengan registrasi Perkara Nomor 13/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa terhadap Permohonan Registrasi Nomor 13/PUU-IX/2011 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan: 1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 85/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan 2 dengan Registrasi Nomor 13/PUU-IX/2011, bertanggal 8 Februari 2011; 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 84/TAP.MK/2011 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan, bertanggal 8 Februari 2011; c. bahwa terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 22 Februari 2011 telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. bahwa Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Maret 2011 telah menerima surat dari para Pemohon bertanggal 1 Maret 2011 yang pada pokoknya menyatakan, para Pemohon mencabut permohonan pengujian Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh; e. bahwa terhadap penarikan permohonan tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada hari Kamis tanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu sebelas, telah menetapkan penarikan kembali Permohonan dengan Registrasi Nomor 13/PUU-IX/2011 beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, oleh karena itu, penarikan kembali permohonan tersebut dapat dikabulkan; f. bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Pemohon dapat menarik kembali permohonannya sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan, dan penarikan kembali tersebut mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali; Mengingat : Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); MENETAPKAN, - Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; - Menyatakan permohonan para Pemohon dalam Registrasi Nomor 13/PUU-IX/2011 perihal pengujian Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; - Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989) terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat penarikan kembali permohonan dengan Registrasi Nomor 13/PUU-IX/2011 a quo dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal sebelas bulan Maret tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon. 4 KETUA, ttd. Moh. Mahfud MD. ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Achmad Sodiki ttd. M. Akil Mochtar ttd. Ahmad Fadlil Sumadi ttd. Harjono ttd. Muhammad Alim ttd. Maria Farida Indrati ttd. Hamdan Zoelva PANITERA PENGGANTI, ttd. Sunardi