Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 106 dan Pasal 283 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara 11 Republik Indonesia Nomor 5025, selanjutnya disebut UU 22/2009) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal- hal sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 6 Januari 2026 secara daring (online). Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 11/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026, Permohonan a quo diterima Mahkamah pada tanggal 6 Januari 2026. Berdasarkan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3), Pemohon mengajukan softcopy Permohonan dalam bentuk .pdf dan dalam bentuk .doc/.docx, serta belum mengajukan daftar alat bukti dan alat bukti untuk mendukung permohonan; 2. Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 22 Januari 2026, pukul 14.30, dengan agenda mendengar pokok- pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Pada sidang pemeriksaan pendahuluan tersebut, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon berkenaan dengan permohonannya dan kelengkapan permohonan, yakni daftar alat bukti serta bukti-bukti Pemohon yang menjadi bagian dari berkas alat bukti [vide Risalah Sidang, hari Kamis, 22 Januari 2026, hlm. 22]. Selanjutnya, Mahkamah memberikan kesempatan bagi Pemohon untuk melakukan perbaikan permohonan sekaligus melengkapi permohonan awal paling lambat hari Rabu, 4 Februari 2026, pukul 12.00 WIB, baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy [vide Risalah Sidang, hari Kamis, 22 Januari 2026, hlm. 23]. Namun, berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon tidak menyerahkan naskah perbaikan permohonan beserta alat bukti yang disertai daftar alat bukti (berkas alat bukti), sebagaimana tenggat waktu yang telah ditentukan Mahkamah. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.4.1] Bahwa berkenaan dengan sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda untuk menerangkan pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, diwajibkan bagi Mahkamah untuk memberi 12 nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan [vide Pasal 36 ayat (3) PMK 7/2025]. Bahwa pada saat Pemohon mengajukan permohonan awal, Pemohon belum menyerahkan alat bukti disertai dengan daftar alat bukti. Pemohon dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 22 Januari 2026, telah pula menerima penasihatan dari Mahkamah untuk memperbaiki permohonan sekaligus melengkapi permohonan dengan menyerahkan alat bukti guna membuktikan dalil- dalil sebagaimana termuat dalam permohonan Pemohon. Selanjutnya, Mahkamah memberikan kesempatan bagi Pemohon untuk memperbaiki permohonannya, dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebagaimana termuat dalam Pasal 37 ayat (1) PMK 7/2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PMK a quo, Mahkamah dalam sidang pemeriksaan pendahuluan menyatakan agar Pemohon menyerahkan perbaikan sekaligus melengkapi permohonan, yakni berupa alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon, paling lambat pada hari Kamis, 4 Februari 2026, pukul 12.00 WIB, baik dalam bentuk softcopy atau pun hardcopy. Namun, sampai dengan berakhirnya tenggat waktu sebagaimana yang telah ditentukan, Pemohon tidak menyerahkan naskah perbaikan permohonan. [3.4.2] Bahwa berkenaan dengan pengajuan permohonan pengujian undang- undang di Mahkamah, dipersyaratkan adanya alat bukti yang mendukung permohonan [vide Pasal 10 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025)]. Demikian juga dalam hal permohonan diajukan secara daring (online), Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025 menentukan permohonan harus disertai dengan penyampaian berkas alat bukti kepada Mahkamah sebanyak 1 (satu) eksemplar yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang- undangan. Pengajuan alat bukti yang dibubuhi meterai tersebut untuk mendukung permohonan termasuk penyampaian berkas alat bukti yang dibubuhi meterai bagi permohonan yang diajukan secara daring, merupakan bagian dari keterpenuhan syarat formil pengajuan permohonan. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf a PMK 7/2025 yang menyatakan bahwa, dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan syarat formil pengajuan permohonan antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 10, dan/atau Pasal 12,