Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887, selanjutnya disebut UU 17/2023), terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau 41 kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya 42 undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 213 ayat (2) dan ayat (4) serta Pasal 220 ayat (5) UU 17/2023, selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 213 ayat (2) dan ayat (4) UU 17/2023: (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan bekerja sama dengan Kolegium. (4) Mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus uji kompetensi pada akhir masa pendidikan memperoleh sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi. Pasal 220 ayat (5) UU 17/2023: (5) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Kolegium. 2. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I menerangkan kedudukannya sebagai Rektor Universitas Fort De Kock Bukittinggi Periode 2023 – 2027 yang bertindak mewakili Badan Hukum Universitas Fort De Kock Bukittinggi [vide Bukti P-1]. Sementara, Pemohon II menerangkan kedudukannya sebagai Rektor pada Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Wiyata Husada Samarinda sampai dengan 30 Maret 2025 yang bertindak mewakili Badan Hukum Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Wiyata Husada Samarinda [vide Bukti P-2]. Sedangkan, Pemohon III menerangkan kedudukannya sebagai Ketua Aliansi Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia sampai dengan 7 Maret 2029 yang bertindak mewakili Badan Hukum Aliansi Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia [vide Bukti P-3]. 43 Pemohon IV menerangkan kedudukannya sebagai mahasiswa pada Program Studi Ilmu Keperawatan Program Sarjana Universitas Fort De Kock Bukittinggi yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban akademik dan terhalang mendapatkan hak-haknya sebagai mahasiswa; 4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai lembaga perguruan tinggi merupakan perpanjangan tangan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisiantek) yang berkewajiban menjamin terselenggarannya pelaksanaan proses pendidikan bagi mahasiswa berdasarkan prinsip keadilan, kepastian, dan memberikan manfaat serta menjamin seluruh pemenuhan hak asasi manusia juga memiliki kewajiban turut serta dalam menyuarakan, mengkritisi, bahkan menempuh langkah hukum yang sah apabila menemukan adanya suatu kebijakan ataupun yang mengatur tentang pendidikan dengan terjadinya “Perampasan Paksa” kewenangan yang ada padanya sehingga penyelenggaraan pendidikan tidak lagi sejalan dengan prinsip dan amanat konstitusi, yaitu adanya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil; 5. Bahwa Pemohon III merupakan badan yang dibentuk dengan tujuan, antara lain untuk dapat mengembangkan serta meningkatkan kemampuan anggota dalam menyiapkan peserta didik menjadi manusia Indoensia yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, serta berwawasan kebangsaan, dan bersaing global, yang merupakan bagian dari upaya pendorong terselenggaranya kemajuan pada bidang pendidikan dan kemajuan pada dunia kesehatan di Indonesia, yang keanggotaannya bersifat Stelsel Pasif, maka seluruh institusi perguruan tinggi kesehatan se-Indonesia termasuk Pemohon I dan Pemohon II terhimpun pada perkumpulan Pemohon III, kecuali yang menyatakan sebaliknya atau menyatakan bukan merupakan bagian dari perkumpulan ini. Sebagai wadah berhimpun dan mengayomi banyak institusi maupun individu, Pemohon III memiliki jaminan perlindungan konstitusional yang secara mutatis mutandis kerugian yang dialami anggota dari Pemohon III akibat berlakunya suatu norma undang-undang yang telah merampas kewenangan anggota sebagai lembaga perguruan tinggi, secara otomatis telah menjadi kerugian konstitusional bagi Pemohon III; 6. Bahwa Pemohon IV adalah Warga Negara Ind