Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 22 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 15 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 167 [Sic!], Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887, selanjutnya disebut UU 40/1999), maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 23 b. ada tidaknya anggapan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 40/1999, selengkapnya sebagai berikut: 24 Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 40/1999 (2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. 2. Bahwa Pemohon menjelaskan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) [vide bukti P-1], yang menganggap adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial, sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon adalah penggiat informasi publik dan pengamat kebijakan publik di Provinsi Banten yang seringkali dimintai pendapatnya dan membuat rilis terkait isu-isu kebijakan publik di Provinsi Banten; b. Bahwa Pemohon pernah mengadukan media cetak (versi Dewan Pers) lokal di Provinsi Banten yang produknya dalam bentuk e-paper dengan inisial “BP” terkait dugaan penggunaan data Dapodik 2 sekolah, yakni SMKN 2 Kota Serang dan SMAN 2 Pandeglang Provinsi Banten mengenai data honorer tenaga guru dan tenaga tata usaha di sekolah yang diduga palsu/isinya tidak benar disertai adanya keterlibatan para pejabat di Pemprov. Banten, yang telah beroperasi selama lebih dari 11 tahun ke Dewan Pers dan Pemohon juga seringkali dijadikan narasumber oleh media tersebut dan juga merupakan pelanggan dari media tersebut; c. Bahwa Pemohon juga pernah mengadukan atas dugaan pencurian listrik di kegiatan Podcast SMAN 2 Pandeglang tanpa izin dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab sekolah dan ketika Pemohon meminta tanggapan dari Dewan Pers terkait pemberitaan yang dilakukan media online “BP” yang tidak terdata di Dewan Pers, yang diduga memberitakan berita hoax tentang kriminalisasi guru; d. Bahwa Pemohon tidak dapat melakukan pelaporan ke APH (Kepolisian) atas dugaan tindak pidana yakni berupa dugaan penyebaran berita bohong (hoax) karena berlakunya pasal a quo; 25 3. Bahwa Pemohon menjelaskan hubungan sebab akibat antara kerugian hak konstitusional dengan berlakunya frasa ”kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 40/1999 sepanjang dimaknai “semua pemberitaan pers termasuk yang mengandung delik pers dan dilakukan oleh perusahaan pers yang tidak terdata di Dewan Pers” karena dapat menimbulkan rasa ketidakadilan bagi insan pers yang media massanya terdata di Dewan Pers yang mendapatkan perlakuan yang sama dengan media massa yang tidak terdata di Dewan Pers. Selain itu, Pemohon juga tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil karena seharusnya ketentuan pasal a quo hanya dapat dilakukan terhadap media massa yang terdata di Dewan Pers sedangkan bagi media massa yang tidak terdata di Dewan Pers dapat langsung dilakukan upaya hukum baik melakukan gugatan perdata maupun upaya pidana; Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapan Pemohon baik secara aktual atau setidak-tidaknya potensial dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karenanya, telah terbukti adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka anggapan kerugian Pemohon dimaksud tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi, sehingga terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 40/1999 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon m