Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia 29 Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 30 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 222 UU 7/2017, yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 222 UU 7/2017 Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% 31 (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. 2. Bahwa para Pemohon seluruhnya adalah warga negara Indonesia yang menurut para Pemohon telah memenuhi batasan umur untuk memilih berdasarkan UU 7/2017 dan tidak sedang dicabut hak pilihnya; 3. Bahwa Pemohon I merupakan perorangan warga negara Indonesia, berprofesi sebagai wiraswasta, yang menggunakan hak pilihnya pada Pilpres 2014 dan 2019. Pemohon I dirugikan atas keterbatasan jumlah calon Presiden karena telah mempunyai calon pemimpin yang berkualitas namun akibat mahalnya upeti yang harus diberikan kepada partai sehingga gagal mencalonkan tokoh yang diusung. Selain itu, dalam pergaulan/persaudaraan dan persahabatan mengalami perpecahan akibat keberpihakan pada dua pasangan Presiden Tahun 2014-2019 dan kemungkinan akan terulang kembali jika calon yang dimunculkan masih sama; 4. Bahwa Pemohon II merupakan perorangan warga negara Indonesia, yang menggunakan hak pilihnya pada Pilpres 2014 dan 2019; 5. Bahwa Pemohon III merupakan perorangan warga negara Indonesia, yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu dan menganggap ketentuan Pasal a quo adalah alat bagi partai politik untuk mengkalkulasikan kekuatan dan berkoalisi dengan pihak yang secara politis sejalan dengan kepentingannya sehingga berpotensi meningkatkan persyaratan pencalonan Presiden yang akan membahayakan masa depan bangsa Indonesia akibat kualitas pemilihan Presiden semakin buruk; 6. Bahwa Pemohon IV merupakan perorangan warga negara Indonesia, berprofesi sebagai ibu rumah tangga berlatar pendidikan S1 Fakultas Hukum, yang menggunakan hak pilihnya pada Pilpres; 7. Bahwa Pemohon V merupakan perorangan warga negara Indonesia, berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan aktif di kelompok pengajian, yang menggunakan hak pilihnya pada Pilpres 2014 dan 2019; 8. Bahwa Pemohon VI merupakan perorangan warga negara Indonesia, berprofesi sebagai ibu rumah tangga, dan sebagai aktivis pecinta alam dengan latar belakang pendidikan agama, yang menggunakan hak pilihnya pada Pilpres 2014 dan 2019. Menurut Pemohon, keberlakuan ketentuan Pasal a quo dianggap sebagai sistem yang tidak amanah yang jika dipertahankan akan memunculkan 32 pemimpin boneka yang diatur oleh oligarki dan akan merugikan rakyat bangsa hingga menimbulkan perpecahan; 9. Bahwa Pemohon VII merupakan perorangan warga negara Indonesia, selaku kalangan milenial yang menggunakan hak pilihnya pada Pilpres 2014 dan 2019; 10. Bahwa para Pemohon menganggap dirugikan hak konstitusionalnya atas keberlakuan pasal a quo yang membatasi jumlah pasangan Presiden sehingga merugikan hak konstitusional masyarakat pemilih untuk memilih pasangan calon Presiden yang relatif baik, sehingga merugikan masa depan kesejahteraan para Pemohon selaku masyarakat pemilih; 11. Bahwa menurut para Pemohon, kualitas pemilihan Presiden dan pasangan calon Presiden berkurang atau turun mengakibatkan pemerintahan yang dipimpinnya menjadi tidak optimal atau bahkan di bawah standar dalam meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa; 12. Adapun jumlah kontestan dan persaingan pemilihan Presiden yang semakin ketat memiliki korelasi dengan kualitas pasangan calon Presiden. Sebab semakin banyak jumlah pasangan calon Presiden dalam pemilihan akan membuat persaingan semakin ketat sehingga meningkatkan kualitas pasangan calon Presiden. Dengan demikian, kerugian konstitusional masyarakat pemilih dapat dihindarkan; [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian dari para Pemohon dalam menjelaska