Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254, selanjutnya disebut UU 22/2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 26 Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang in casu UU 22/2011 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [3.5] Menimbang bahwa para Pemohon menganggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 7 ayat (4) UU 22/2011 karena ketentuan a quo telah menyebabkan para Pemohon sebagai pengguna mobil pribadi berplat hitam dipaksanakan untuk membeli bahan bakar minyak jenis pertamax. Selain itu menurut para Pemohon, pasal dalam Undang-Undang a quo akan mematikan pertamina karena bahan bakar minyak pertamina lebih mahal dari pada bahan bakar minyak dari negara asing, sehingga pemilik kendaraan akan beralih pada bahan bakar minyak asing; [3.6] Menimbang bahwa menurut Mahkamah Pasal 7 ayat (4) UU 22/2011 tidak mengatur mengenai pembatasan bahan bakar minyak, namun pasal a quo mengatur mengenai Pengendalian anggaran subsidi BBM jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (liquefied petroleum gas [LPG]) tabung 3 (tiga) kilogram dalam Tahun Anggaran 2012 dilakukan melalui pengalokasian BBM bersubsidi secara lebih tepat sasaran dan kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. Adapun pembatasan BBM bersubsidi jenis premium untuk kendaraan roda empat sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (4) butir 1 UU 22/2011, 27 namun penjelasan pasal a quo sudah tidak berlaku lagi karena telah dihapus, sesuai dengan keterangan lisan dan tertulis Pemerintah dan DPR yang pada pokoknya menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (4) butir 1 UU 22/2011 yang menyatakan, “Pengalokasian BBM bersubsidi secara tepat sasaran dilakukan melalui pembatasan konsumsi BBM jenis premium untuk kendaraan roda empat pribadi pada wilayah Jawa Bali sejak 1 April 2012” telah dihapus. Meskipun para Pemohon tidak secara tegas mengajukan permohonan pengujian Penjelasan Pasal 7 ayat (4) butir 1 UU 22/2011, namun menurut Mahkamah subtansi penjelasan pasal a quo merupakan satu kesatuan norma yang tidak terlepas dari Pasal 7 ayat (4) UU 22/2011. Dengan demikian, menurut Mahkamah telah tidak terdapat lagi norma yang menjadi objek pengujian konstitusionallitas dalam permohonan para Pemohon a quo; [3.7] Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) dan pokok permohonan para Pemohon karena objeknya sudah tidak ada; 4.