Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848, selanjutnya disebut UU APBN-P 2008) terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). [3.2] Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) harus mempertimbangkan terlebih dahulu: 1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. Apakah para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo. Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan 87 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, antara lain, menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.4] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah permohonan pengujian undang-undang, in casu UU APBN-P 2008 terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian agar suatu pihak dapat diterima kedudukan hukumnya dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, pihak dimaksud terlebih dahulu harus: a. menjelaskan kedudukannya apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara; b. menjelaskan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas. [3.6] Menimbang pula, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, telah menjadi pendirian Mahkamah bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 88 a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon telah menjelaskan kedudukannya adalah sebagai Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan sekumpulan guru selaku perorangan. Selanjutnya, dalam menjelaskan anggapannya tentang kerugian hak konstitusional yang dideritanya sebagai akibat diberlakukannya UU APBN-P 2008, para Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: a. bahwa Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang mewajibkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah ketentuan yang bersifat imperatif (dwingend recht). Ketentuan tersebut berarti bidang pendidikan harus diprioritaskan tanpa menafikan bidang-bidang lain yang juga penting bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara; b. bahwa sifat imperatif Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 tersebut telah ternyata pula dari putusan-putusan Mahkamah sejak tahun 2005 yang pada intinya menyatakan bahwa ketentuan undang-undang yang mengatur anggaran pendidikan yang kurang dari 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara adalah bertentangan dengan UUD 1945; c. bahwa dalam UU APBN-P 2008, rasio anggaran pendidikan diperkirakan mencapai 15,6% (lima belas koma enam persen), yang berarti melanggar amanat UUD 1945; d. bahwa dari cara menghitung anggaran pendidikan yang dilakukan oleh UU APBN-P 2008, dengan memasukkan anggaran pendidikan kedinasan, UU 89 APBN-P 2008 telah melakukan pelanggaran substansial. Sementara itu, undang-undang (sic!) telah mengikuti kovensi internasional yang mengecualikan biaya pendidikan kedinasan dari pengertian dana pendidikan, sedangkan Pemerintah (sic!) tidak mengecualikannya, sehingga UU APBN-P 2008 juga melakukan pelanggaran hukum. Sedangkan, dengan mengabaikan ketentuan 20% anggaran pendidikan dari APBN yang menjadi keharusan yang ditentukan dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, UU APBN-P 2008 juga telah melakukan pelanggaran intrinsik; e. bahwa, berdasar atas seluruh uraian pada huruf a sampai dengan d di atas, dana yang disediakan oleh Pemerintah untuk melaksanakan pendidikan jauh dari kebutuhan yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab konstitusional Pemerintah menyelenggarakan pendidikan nasional sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UUD 1945, sehingga para Pemohon, sebagai bagian dari komponen pendidikan menurut Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, telah dirugikan oleh berlakunya UU APBN-P 2008; f. bahwa, sebagai bagian dari komponen pendidikan, para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara - sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 - dirugikan oleh berlakunya UU APBN-P 2008. Dalam hal ini, hak untuk memperjuangkan perbaikan pelaksanaan pendidikan melalui implementasi ketentuan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. [3.8] Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan pengujian undang-undang yang ditujukan terhadap undang-undang yang substansinya identik dengan objek permohonan a quo, Mahkamah telah berkali-kali menerima kedudukan hukum para Pemohon yang kedudukan hukumnya sama dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonan a quo, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 012/PUU-III/2005 yang diucapkan tanggal 19 Oktober 2005, Putusan Nomor 026/PUU-III/2005 yang diucapkan tanggal 22 Maret 2006, Putusan Nomor 026/PUU-IV/2006 yang diucapkan tanggal 1 Mei 2007, dan 90 Putusan Nomor 24/PUU-V/2007 yang diucapkan tanggal 20 Februari 2008, maka pertimbangan-pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan dimaksud mutatis mutandis berlaku pula terhadap para Pemohon dalam permohonan a quo, sehingga para Pemohon harus dinyatakan memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo. Meskipun demikian, seorang Hakim Konstitusi, yaitu H.A.S. Natabaya, seperti dalam putusan-putusan terdahulu dalam pengujian UU APBN, tetap menilai bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (lega