Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau 54 kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 55 d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3], sampai dengan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian materiil pasal-pasal dalam UU 10/2016 sebagai berikut: Pasal 162 ayat (1) “Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan” Pasal 162 ayat (2) “Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan” 2. Bahwa para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa para Pemohon mendalilkan diri sebagai warga negara Indonesia, di mana Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024, sementara Pemohon III dan Pemohon IV adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024; 4. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016, yang tidak mengatur cara penghitungan masa jabatan penjabat (pejabat sementara) 56 gubernur, bupati, dan walikota, sehingga mengurangi hak konstitusional para Pemohon dalam mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada pemilihan kepala daerah tahun 2024. Sebab, di antara penjabat gubernur, bupati, dan walikota terdapat penjabat yang pernah menjabat dua kali sebagai gubernur, bupati, dan walikota, termasuk sebagai penjabat sementara, namun tetap ditetapkan sebagai pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota karena tidak ada kejelasan terhitung sejak kapan masa jabatan penjabat gubernur, bupati, dan walikota (pejabat sementara) memegang jabatannya karena mereka tidak dilantik. Oleh karena itu, para Pemohon memohon agar Mahkamah memberikan kejelasan pengaturan penghitungan masa jabatan penjabat (pejabat sementara) untuk memulihkan hak konstitusional para Pemohon yang sebelumnya terkurangi akibat berlakunya norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV telah dapat membuktikan dirinya sebagai warga negara Indonesia (vide Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-4). Pemohon I sampai dengan Pemohon IV juga telah membuktikan dirinya benar merupakan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024 (vide Bukti P-18 dan Bukti P-46). Sementara, Pemohon III dan Pemohon IV adalah benar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 (vide Bukti P-25 dan Bukti P-47). Pemohon I sampai dengan Pemohon IV juga telah dapat menjelaskan secara spesifik dan aktual mempunyai hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menganggap dirugikan hak konstitusional dimaksud karena berlakunya norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016. Anggapan kerugian yang dimaksudkan tersebut mempunyai hubungan sebab-akibat (kausalitas) dengan norma yang dimohonkan pengujian, di mana norma a quo menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon IV tidak mengatur cara penghitungan masa jabatan penjabat gubern