Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 56 Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 57 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma yang terdapat dalam Pasal 222 UU 7/2017 yang rumusannya masing-masing adalah sebagai berikut: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya” terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 2. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dalam kesehariannya juga menjalankan pekerjaan sebagai pemberi jasa hukum atau Advokat yang fokus kepada isu-isu ketatanegaraan dan isu-isu kepemiluan. Selain itu, Pemohon telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Tahun 2024. 58 3. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 berpotensi melanggar hak Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum atas pilihan pasangan Capres-Cawapres lebih dari 2 (dua) pasangan sehingga berpotensi memunculkan kerugian konstitusional bagi Pemohon. 4. Bahwa menurut Pemohon, apabila permohonan a quo dikabulkan, maka pemilihan presiden dan wakil presiden dapat dicegah dari potensi hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon saja atau hanya diikuti 1 (satu) pasangan calon saja (Paslon tunggal). Dengan demikian, Pemohon dapat memiliki keleluasaan untuk memperbandingkan pilihan capres-cawapres yang akan Pemohon pilih sebab pilpres akan terlaksana dengan diikuti lebih dari 2 (dua) pasangan calon. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon telah dapat menerangkan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon juga telah menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yaitu hak untuk memilih sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian menurut Pemohon adalah bersifat aktual dan spesifik disebabkan Pasal 222 UU 7/2017 yang menjadikan tidak tersedianya beberapa alternatif pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ditawarkan kepada Pemohon sebagai pemilih. Dalam hal ini, Pemohon telah dapat menunjukan adanya hubungan kausalitas (causal verband) antara anggapan kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017. Terlebih, hak memilh dan hak dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah salah satu hak konstitusional mendasar warga negara. Artinya, jika hak memilih dibatasi, in casu terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden, karena adanya pembatasan bagi partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Terlebih lagi, secara faktual dalam beberapa pemilihan presiden dan wakil presiden terakhir terdapat dominasi beberapa partai politik dalam pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang hal tersebut membatasi pilihan pemilih sehingga membatasi hak konstitusional pemilih. Hal tersebut yang mendasari Mahkamah untuk mempertimbangkan pendiriannya kembali dalam menilai kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan a quo jika dibandingkan dengan permohonan-permohonan sebelumnya. Oleh karena itu, 59 apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional tersebut tidak terjadi lagi atau setidaknya tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum bertindak sebagai pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadil