Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas keabsahan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Abdullah Azwar Anas, M.Si dan Yusuf Widyatmoko, S.Sos) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Hj. Emilia Contesa dan H. A. Zainuri G.) sebagaimana termuat dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 28/BA/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 bertanggal 12 Mei 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 37/Kpts/KPU- Kab/014.329662/VII/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 bertanggal 21 Juli 2010; 157 [3.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo, Termohon mengajukan eksepsi, yang selengkapnya tercantum dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon kabur atau tidak jelas (obscuur libel); [3.3] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon berkaitan dengan pokok Permohonan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan sekaligus dalam pokok permohonan; [3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan. Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 158 Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, “Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas. [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah, berdasarkan Putusan Nomor 41/PHPU.D- VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 8 Januari 2009, menyatakan bahwa berdasarkan konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah 159 berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada (yang diatur dalam UUD 1945 dan UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008) yang dapat mempengaruhi perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing Pasangan Calon. Sebagai pengawal konstitusi, maka acuan utama penegakan hukum di Mahkamah adalah tegaknya prinsip kehidupan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, Mahkamah juga telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substansial (substantive justice). Salah satu landasan penting dari sikap ini adalah ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa Mahkamah memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Makna keyakinan hakim adalah keyakinan hakim berdasarkan alat bukti [vide Penjelasan Pasal 45 ayat (1) UU MK]; [3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 37/Kpts/KPU-Kab/014.329662/VII/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 bertanggal 21 Juli 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.8] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut: a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat 160 mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. [3.9] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam Nomor 28/BA/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 bertanggal 12 Mei 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/014.329662/V/2010 tentang Penetapan Nama-Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 bertanggal 14 Mei 2010, yang menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2, serta Pemohon mengajukan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 37/Kpts/KPU-Kab/014.329662/VII/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah