Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011

[3.1] Menimbang bahwa Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PHPU.D-IX/2011 dan Putusan Sela Nomor 131/PHPU.D-IX/2011, keduanya bertanggal 18 Januari 2012 telah dilaksanakan oleh Termohon. Berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Rekomendasi Dukungan Partai Politik terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 sebagai pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PHPU.D-IX/2011 dan Nomor 131/PHPU.D- IX/2011 Tahun 2012, oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, bertanggal 1 Maret 2012 tidak menghasilkan perubahan konfigurasi pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011; [3.2] Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut: Pendapat Mahkamah Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan: 1. Mekanisme rapat dan penetapan calon yang mengikuti putaran kedua Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 yang dilakukan Termohon pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2011 cacat hukum; 2. Terdapat perbedaan yang kontradiktif antara jumlah penduduk dan Daftar Pemilih Tetap yang dikeluarkan oleh Termohon yang menunjukkan adanya penambahan Daftar Pemilih Tetap yang dilakukan Termohon; 3. Dalam pelaksanaan Pemilukada Termohon tidak pernah melakukan pemuthakiran data pemilih, tidak pernah menerbitkan Daftar Pemilih Sementara, dan langsung menetapkan DPT yang dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme sehingga banyak penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih tidak terdaftar dalam DPT; 6 4. Dalam pemungutan suara banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapatkan undangan dan kartu pemilih; 5. Adanya permasalahan pada jenjang pendidikan Calon Kepala Daerah dari Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 5; 6. Ketua/ Anggota KPU Kabupaten Jayapura atas nama Isak Hikoyabi berpihak kepada salah satu pasangan calon; 7. Mekanisme Verifikasi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura pada Pemilukada Tahun 2011 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 8. Adanya laporan Panitia Khusus (Pansus) Pemilukada dari DPRD Kabupaten Jayapura yang menemukan banyaknya pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011; 9. Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tidak diawasi oleh Pengawas Pemilukada Lapangan (PPL) di tingkat kampung dan Pengawas Pemilukada di tingkat distrik; [3.2.1] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar keterangan para pihak dan masing-masing saksi, serta memeriksa alat bukti tertulis dari masing- masing pihak,