Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah a quo, terdapat pendapat berbeda dari 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi Arsul Sani yang menyatakan sebagai berikut: [6.1] Menimbang Bahwa sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo yang baru saja selesai dibacakan, Mahkamah mengabulkannya untuk sebagian. Terhadap hal tersebut, saya memiliki pendapat hukum berbeda (dissenting opinion) dari mayoritas hakim konstitusi dengan alasan- alasan sebagai berikut: 1. Bahwa perkara yang diajukan pada pokoknya menyangkut pengujian norma Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (selanjutnya disebut UU 39/2008) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (selanjutnya disebut UU 61/2024) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Adapun norma yang dimohonkan pengujian adalah Pasal 23 UU 39/2008 yang menyatakan, “Menteri dilarang rangkap jabatan sebagai: 1. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau 3. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”. Selanjutnya, petitum permohonan pada pokoknya meminta agar kata “Menteri” dalam Pasal 23 UU 39/2008 dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Menteri dan Wakil Menteri”. 2. Bahwa berkenaan dengan jabatan wakil menteri, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011, tanggal 5 Juni 2012, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: [3.12] Menimbang, bahwa menurut Mahkamah, UUD 1945 hanya mengatur hal-hal yang pokok sehingga untuk pelaksanaan lebih lanjut diatur dengan Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan konstitusi pengangkatan wakil menteri itu adalah bagian dari kewenangan Presiden untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Tidak adanya perintah 52 maupun larangan di dalam UUD 1945 memberi arti berlakunya asas umum di dalam hukum bahwa “sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang itu boleh dilakukan” dan dimasukkan di dalam Undang- Undang sepanjang tidak berpotensi melanggar hak-hak konstitusional atau ketentuan-ketentuan lain di dalam UUD 1945. Menurut Mahkamah, baik diatur maupun tidak diatur di dalam Undang-Undang, pengangkatan wakil menteri sebenarnya merupakan bagian dari kewenangan Presiden sehingga, dari sudut substansi, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam konteks ini. Hal tersebut berarti bahwa bisa saja sesuatu yang tidak disebut secara tegas di dalam UUD 1945 kemudian diatur dalam Undang-Undang, sepanjang hal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945; ... [3.13] Menimbang, oleh karena pengangkatan wakil menteri itu boleh dilakukan oleh Presiden, terlepas dari soal diatur atau tidak diatur dalam Undang-Undang, maka mengenai orang yang dapat diangkat sebagai wakil menteri menurut Mahkamah, dapat berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, bahkan warga negara biasa, sebab Presiden yang mengangkat wakil menteri adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar [vide Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) UUD 1945]; Bahwa Pasal 10 UU 39/2008 yang menyatakan, “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu”, merupakan ketentuan khusus dari Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo yang tidak mencantumkan wakil menteri dalam susunan organisasi Kementerian. Oleh karena Undang-Undang tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud “beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus” maka menurut Mahkamah hal tersebut menjadi wewenang Presiden untuk menentukannya sebelum mengangkat wakil menteri. Presiden-lah yang menilai seberapa berat beban kerja sehingga memerlukan pengangkatan wakil menteri. Begitu pula jika beban kerja dianggap sudah tidak memerlukan wakil menteri, Presiden berwenang juga memberhentikan wakil menteri tersebut. Berkembangnya masyarakat baik dari sudut pertambahan penduduk, ekonomi, pendidikan, kesehatan di satu pihak dan kemampuan Negara untuk memenuhi harapan masyarakat terutama di bidang ekonomi serta keamanan di lain pihak akan menimbulkan ledakan harapan masyarakat dan kebutuhan masyarakat sendiri. Misalnya di bidang ekonomi semakin meningkatnya daya beli rakyat untuk membeli mobil semakin diperlukan infrastruktur jalan yang memadai untuk berkendaraan secara nyaman. Jika harapan tersebut tidak terpenuhi maka hal ini akan menimbulkan frustrasi masyarakat dan akan menjadi beban negara yang akan membahayakan posisi politis pemerintah. Padahal kecepatan memenuhi harapan masyarakat oleh negara seringkali tidak sebanding dengan pertumbuhan harapan masyarakat untuk dipenuhi kebutuhannya. Keadaaan ekonomi dunia menunjukkan bahwa negaranegara maju (seperti Eropa dan Amerika Serikat) saat ini menghadapi resesi 53 ekonomi yang sangat mungkin mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Krisis minyak yang dialami Indonesia dapat menambah beban hutang negara untuk menutup defisit anggaran belanja negara. Oleh sebab itu, kewenangan Presiden mengangkat wakil menteri dalam rangka menangani beban kerja yang semakin berat tidak bertentangan dengan konstitusi jika dipandang dari sudut pengutamaan tujuan yang hendak dicapai (doelmatigheid) atau nilai kemanfaatan dalam rangka memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Dengan demikian, Pasal 10 UU 39/2008 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengandung persoalan konstitusionalitas; Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah pada pokoknya telah menegaskan bahwa Presiden berwenang mengangkat wakil menteri jika terdapat beban kerja yang memerlukan penanganan khusus dan sekaligus berwenang pula memberhentikannya jika beban kerja tersebut dianggap sudah tidak memerlukan wakil menteri. Selain itu, Mahkamah juga menegaskan bahwa kewenangan Presiden mengangkat wakil menteri dalam rangka menangani beban kerja yang semakin berat tidak bertentangan dengan konstitusi jika dipandang dari sudut pengutamaan tujuan yang hendak dicapai (doelmatigheid) atau nilai kemanfaatan dalam rangka memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. 3. Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan larangan rangkap jabatan wakil menteri, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019, tanggal 27 Agustus 2020, khususnya dalam Paragraf [3.13], pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: Namun demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan perihal fakta yang dikemukakan oleh para Pemohon mengenai tidak adanya larangan rangkap jabatan wakil menteri yang mengakibatkan seorang wakil menteri dapat merangkap sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta. Terhadap fakta demikian, sekalipun wakil menteri membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian, oleh karena pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana halnya pengangkatan dan pemberhentian menteri, maka wakil menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri. Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Pemberlakuan demikian dimaksudkan agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu. 54 4. Dalam kutipan pertimbangan hukum di atas, sekalipun Mahkamah menjawab pokok permohonan, telah ternyata isu permohonan pada perkara tersebut adalah ketiadaan norma yang mengatur tugas dan fungsi wakil menteri serta persyaratan untuk dapat diangkat menjadi wakil menteri, sehingga para Pemohon ketika itu memohonkan pembatalan norma Pasal 10 UU 39/2008. Alih-alih mengabulkan permohonan tersebut, Mahkamah justru menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). 5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 sembilan hakim konstitusi bersepakat – termasuk saya – bahwa oleh karena pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana halnya pengangkatan dan pemberhentian menteri, maka wakil menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri. Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 seharusnya ditindaklanjuti oleh DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang- undang, yang dalam pembentukan undang-undang harus mendapat persetujuan bersama Presiden untuk melakukan perubahan terhadap UU a quo, namun ketika dilakukan perubahan terhadap UU 39/2008 dengan UU 61/2024 norma a quo tidak mengalami perubahan. Fakta ini menimbulkan pertanyaan mengapa DPR ataupun Presiden yang memiliki hak prerogatif dalam mengangkat menteri dan wakil menteri tidak menindaklanjuti pertimbangan putusan Mahkamah? Tentu kedua lembaga tersebut yang bisa menjawab. Di sisi yang lain UUD NRI Tahun 1945 mengatur pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat, di mana semua pasangan calon presiden dan wakil presiden mempunyai visi, misi dan program kerja, sehingga ketika terpilih dalam menyusun kabinet baik menteri maupun wakil menteri harus disesuaikan dengan visi, misi dan program kerja Presiden. 6. Bahwa selanjutnya, permohonan pengujian Pasal 23 UU 39/2008 sudah pernah beberapa kali diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU- VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XXIII/2025, dan Putusan Mahkamah 55 Konstitusi Nomor 35/PUU-XXIII/2025. Dari keempat putusan tersebut, Mahkamah menyatakan permohonan-permohonan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena para pemohon tidak dapat menunjukkan adanya kerugian yang bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial terjadi serta tidak dapat menunjukkan keterkaitan langsung antara pemberlakuan larangan rangkap jabatan menteri dengan hak konstitusionalnya. 7. Bahwa setelah menguraikan hal-hal tersebut di atas, perlu dipahami kedudukan menteri lebih dominan sebagai subyek utama yang memimpin kementerian dibandingkan dengan wakil menteri yang bertugas membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian. Pemosisian menteri sebagai subyek utama yang memimpin kementerian ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.”, dan Pasal 9 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a UU 39/2008 yang pada pokoknya menyatakan susunan organisasi kementerian terdiri atas unsur pemimpin, yaitu menteri. Sementara posisi wakil menteri didasarkan pada ketentuan Pasal 10 UU 39/2008 yang menyatakan, “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu.” Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas wakil menteri dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri (selanjutnya disebut Perpres 60/2012) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri (selanjutnya disebut Perpres 77/2021). Secara historis, Perpres 60/2012 dibentuk sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU- IX/2011. Tanpa bermaksud menilai legalitas Perpres 60/2012, ruang lingkup bidang tugas wakil menteri adalah membantu perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan kementerian dan mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi eselon I di lingkungan kementerian. Selanjutnya, ketentuan Pasal 3 Perpres 60/2012 memuat rincian tugas wakil menteri sebagai berikut: a. membantu Menteri dalam proses pengambilan keputusan Kementerian; b. membantu Menteri dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kinerja; c. memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian; 56 d. melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian; e. membantu Menteri dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan Kementerian; f. melaksanakan pengendalian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian; g. mewakili Menteri pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan Menteri; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri; dan i. dalam hal tertentu, Wakil Menteri melaksanakan tugas khusus yang diberikan langsung oleh Presiden atau melalui Menteri. 8. Bahwa pengangkatan dan pemberhentian menteri dan wakil menteri didasarkan pada kedudukan Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar [vide Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945]. Adanya nomenklatur jabatan “wakil menteri” dan rincian tugas yang menjelaskan kedudukan wakil menteri di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri sesungguhnya mencerminkan perbedaan sifat dan karakteristik jabatan antara menteri dan wakil menteri, sehingga keduanya adalah saling berkaitan, namun dalam derajat kualitas yang berbeda. Di sisi yang lain, dalam setiap kementerian tidak boleh ada dua pucuk pimpinan (matahari kembar), sehingga penanggung jawab (pemimpin) pada setiap kementerian hanya berada di pundak menteri. Terlebih lagi, hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi wakil menteri diberikan di bawah hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi menteri dan di atas jabatan struktural eselon I.a [vide Pasal 5 ayat (1) Perpres 60/2012], termasuk uang penghargaan bagi wakil menteri yang telah berhenti atau berakhir masa jabatannya [vide Pasal 8 dan Pasal 8A Perpres 77/2021]. 9. Bahwa dalam konteks perkara a quo, pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 tetap perlu dipertahankan sebagai pedoman atau rambu-rambu (guidance) dalam pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri. Rambu-rambu dimaksud semestinya tidak perlu dirumuskan dalam amar putusan, melainkan cukup dalam pertimbangan hukum Mahkamah karena apabila tidak dilakukan kajian yang mendalam dan dipaksakan, maka pemaknaan baru terhadap norma a quo