Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 4 angka 3, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104, selanjutnya disebut UU 49/1960) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan 311 konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 312 d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian Pasal 4 angka 3, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 UU 49/1960, yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 4 angka 3: “Menyimpang dari ketentuan yang dimaksudkan dalam angka 1 di atas, mengurus piutang-piutang Negara dengan tidak usah menunggu penyerahannya, apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa Piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus” Pasal 8 setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011: “Yang dimaksud dengan piutang Negara atau hutang kepada Negara oleh Peraturan ini, ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara berdasarkan suatu Peraturan, perjanjian atau sebab apapun.” Pasal 9 ayat (1): “Penanggung hutang kepada Negara ialah orang atau Badan yang berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan” Pasal 9 ayat (2): “Sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan, maka para anggota pengurus dari Badan-badan yang berhutang tanggung renteng terhadap hutang kepada Negara” Pasal 11: “Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini, Pasal 1, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 23 Undang-undang Penagih Pajak Negara dengan surat paksa (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 63) dilakukan terhadap pengurusan piutang Negara yang dimaksudkan dalam Pasal 8 berhubungan dengan Pasal 10 Peraturan ini, dengan ketentuan bahwa: a. Pasal 1 huruf a "Undang-undang Penagihan Pajak Negara dengan surat paksa" dibaca "penanggung hutang kepada Negara ialah orang atau Badan dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Panitya Urusan Piutang Negara"; 313 b. Dalam pasal-pasal dilakukan itu perkataan-perkataan "penanggung pajak" dan "hutang pajak". dibaca berturut- turut "penanggung hutang kepada Negara" dan "hutang kepada Negara"; c. Dalam Pasal 5 yang dilakukan itu perkataan "mengingat peraturan pajak yang bersangkutan" dianggap tidak ada: d. Dalam Pasal 6 ayat (5) yang dilakukan itu perkataan "Inspeksi Keuangan" dibaca "Kantor Panitya Urusan Piutang Negara"; e. Pasal 13 ayat (3) tidak berlaku; f. Pasal 13 ayat (4) yang dilakukan itu seluruhnya dibaca sebagai berikut: "Sanggahan tidak dapat ditujukan terhadap sahnya atau kebenaran piutang Negara"; g. Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) yang dilakukan itu, perkataan "Kepala Daerah Swatantra Tingkat I" dibaca "Pengawas Kepala Kejaksaan Daerah Tingkat I"; 2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu hak perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat termasuk harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon menjelaskan menjelaskan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perseorangan warga negara Indonesia pemegang saham sekaligus sebagai Komisaris PT. Bank Centris Internasional yang menganggap dirugikan hak konstitusionalnya akibat norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian. 4. Bahwa Pemohon menganggap norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian mengakibatkan ketidakpastian hukum, kriminalisasi dan tindakan sewenang- wenang (abuse of power) terhadap Pemohon dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) tanpa melalui prosedur yang adil dan pasti menurut hukum. Pasal-pasal yang dimohonkan pengujian menjadi dasar untuk melakukan upaya-upaya paksa tanpa prosedur yang jelas dan pasti menurut hukum serta mengesampingkan hak-hak warga negara yang diatur di dalam konstitusi Indonesia. 5. Bahwa Pemohon sama sekali tidak pernah menandatangani Akta Pengakuan Utang (APU), Master Ref