Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) dengan anotasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU- XXI/2023 [Sic!] terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 34 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 35 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 280 ayat (1) huruf h sepanjang frasa “kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye Pemilu” dengan anotasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 [Sic!] yang menyatakan sebagai berikut: Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: a. … h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu 2. Bahwa para Pemohon menyatakan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (5) UUD 1945; 3. Bahwa para Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-3, bukti P-4, dan bukti P-5) yang saat ini merupakan mahasiswa aktif di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Islam Negeri (PTKIN) dan memiliki peminatan tinggi terhadap isu-isu hukum ketatanegaraan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (bukti P-6, bukti P-8, dan bukti P-10) serta berkedudukan sebagai pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai dengan alamat masing-masing (bukti P-13, bukti P-14, dan bukti P-15); 4. Bahwa Pemohon I merupakan anggota aktif organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Cirebon yang dibuktikan dengan surat keterangan keanggotaan. Pemohon II merupakan penjabat dalam struktur kepengurusan organisasi internal kampus Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebagai Pengurus Bidang Kajian dan Keilmuan. Pemohon III saat ini menjabat sebagai 36 Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Lampung; 5. Bahwa menurut para Pemohon, Keberlakuan norma a quo dalam hal kampanye di dunia pendidikan dengan anotasi “sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud” telah dengan jelas menempatkan mahasiswa sebagai objek semata dalam kondisi yang diabaikan dalam perumusan terkait kebijakan penyelenggaraan kampanye politik di kampus, padahal jelas kampanye politik dalam hal ini menyasar suara mahasiswa; 6. Bahwa para Pemohon sering merasakan/mengalami dampak dari kampanye politik pemilihan mahasiswa yang menimbulkan polarisasi di antara warga kampus akibat dari preferensi atau pilihan politik yang berbeda. Kampanye politik secara implisit memang membawa konsekuensi logis keterbelahan suatu kelompok atau komunitas yang terbangun dengan sendirinya karena muatan materi dan metode yang digunakan dalam kampanye politik itu sendiri; 7. Bahwa menurut para Pemohon, kampanye politik akan menyebabkan kampus menjadi tempat propaganda, branding calon, briefing isu hingga penggiringan opini untuk kepentingan antar peserta Pemilu. Keberlakuan norma a quo dengan anotasi “dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu” tidak semata akan menghilangkan dampak polarisasi yang ditimbulkan dari kampanye politik di kampus; 8. Bahwa Pemohon III dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPC Permahi Lampung pernah menginisasi satu kegiatan diskusi publik terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan kampanye di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintahan yang akan diselenggarakan di Aula Pemkot Bandar Lampung dan mengundang narasumber dari berbagai kalangan pejabat serta akan dihadiri oleh ratusan peserta. Pada prinsipnya perizinan penggunaan tempat telah diberikan oleh pihak Pemerintah Kota namun, pada H-1 pihak Pemerintah Kota membatalkan perizinan secara sepihak yang setelah diusut ternyata terdapat konflik kepentingan antara Walikota Lampung yang memiliki putri dan merupakan calon anggota legislatif dengan salah satu narasumber yang juga calon anggota legislatif da