Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011

[3.1] Menimbang bahwa Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PHPU.D-IX/2011 dan Putusan Sela Nomor 131/PHPU.D-IX/2011, keduanya bertanggal 18 Januari 2012 telah dilaksanakan oleh Termohon. Berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Adminsitrasi dan Verifikasi Faktual Rekomendasi Dukungan Partai Politilk Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 sebagai pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstituisi Nomor 127/PHPU.D-IX/2011 dan Nomor 131/PHPU.D- IX/2011 Tahun 2012, oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, bertanggal 1 Maret 2012 tidak menghasilkan perubahan konfigurasi pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011; [3.2] Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon sebagai berikut: [3.3] Menimbang para Pemohon mendalilkan bahwa, Termohon tidak menyelenggarakan penyampaian visi-misi oleh para Pasangan Calon. 6 Untuk membuktikan dalilnya para Pemohon mengajukan saksi yang bernama Jhon Suebu yang pada pokoknya menerangkan bahwa KPU Kabupaten Jayapura tidak melaksanakan tahapan Pemilukada berupa penyampaian visi-misi pasangan calon. Para Pemohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan; Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: • Bahwa Termohon telah berusaha sekuat tenaga untuk tahap-tahap Pemilukada sesuai dengan jadwal namun karena adanya gugatan yang diajukan oleh bakal pasangan yang dinyatakan tidak lolos verifikasi maka jadwal ditunda selama 14 hari untuk menghargai proses hukum sampai adanya putusan dari hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Hal ini juga telah disampaikan kepada para Pemohon dalam rapat di Hotel Sentani Indah-Jayapura dan para Pemohon sendiri setuju dan tidak keberatan; • Bahwa Termohon telah beritikad baik menyurati DPRD Kabupaten Jayapura tanggal 14 November 2011 tentang pelaksanaan visi-misi namun keputusan pelaksanaan kegiatan dimaksud merupakan kewenangan DPRD Kabupaten Jayapura, sehingga Termohon tidak dapat memaksakan kehendak untuk melaksanakan tahapan Pemilukada tetap dilanjutkan. Para Pemohon tidak keberatan justru mendukung langkah yang ditempuh Termohon; Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti P-34a berupa surat KPU Kabupaten Jayapura Nomor 270/307/2011 kepada Pasangan Calon perihal penyampaian visi-misi Pasangan Calon, namun Termohon tidak mengajukan saksi; Setelah menilai alat bukti para Pemohon, jawaban Termohon, dan alat bukti Termohon, menurut Mahkamah, Termohon telah melaksanakan kewenangannya dengan mengirim surat kepada Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 tentang jadwal penyampaian visi-misi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 yang tembusannya dikirim kepada DPRD Kabupaten Jayapura. Tidak terlaksananya penyampaian visi dan misi menurut Mahkamah tidak menjadi sebab tidak sahnya Pemilukada; 7 [3.4] Menimbang para Pemohon mendalilkan bahwa banyak masyarakat yang memiliki hak pilih namun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Untuk membuktikan dalilnya para Pemohon mengajukan bukti P-10 berupa DPT Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011, saksi-saksi Yus Tabuni, Martha Suebu, dan Andris Deda yang pada pokoknya menerangkan banyak warga masyarakat tidak terdaftar dalam DPT di TPS 13. Saksi juga tidak terdaftar dalam DPT di TPS 09; Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut: • DPT yang ditetapkan Termohon berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Jayapura dan telah melalui pemutakhiran data. • Di TPS 13 RT 04/RW 04 pemilih yang menggunakan haknya adalah pemilih yang telah terdaftar dalam DPT; • Masyarakat yang memilih harus menunjukkan kartu undangan dan disesuaikan dengan identitas yang tertera di DPT yang ditempelkan di pintu masuk dan dijaga oleh aparat keamanan sehingga masyarakat pemilih dapat menggunakan haknya dengan aman sampai ditutup pukul 13.00 WIT; Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti T-24 berupa Berita Acara Rapat Pleno Penetapan DPT, bukti T-24a berupa surat pengantar pemberitahuan salinan DPT kepada Tim Kampanye Pasangan Calon, dan bukti T-24b sampai dengan bukti T-24t berupa Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011, dan saksi yang bernama Yohan Wally; Setelah menilai keterangan dan alat bukti para Pemohon, jawaban Termohon, alat bukti Termohon, menurut Mahkamah sebagaimana putusan-putusan Pemilukada sebelumnya telah menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, penyusunan daftar pemilih sebenarnya bukan saja merupakan kewajiban Termohon semata, melainkan juga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan data kependudukan, serta peran Panwaslukada dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih agar sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, hal tersebut tentu tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi KPU pada umumnya dan Termohon pada khususnya untuk terus-menerus mengabaikan dan 8 menyederhanakan persoalan DPT (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009, bertanggal 12 Agustus 2009); Bahwa Mahkamah menilai tidak terdapat bukti yang kuat mengenai berapa jumlah riil penambahan ataupun pengurangan suara secara tidak sah untuk dapat dikatakan merugikan salah satu pasangan calon, khususnya para Pemohon. Lagipula, seandainya pun para Pemohon dapat membuktikan jumlah riil adanya penambahan ataupun pengurangan jumlah suara dalam Pemilukada Kabupaten Jayapura, para Pemohon tidak dapat menunjukkan kepada Pasangan Calon mana pergeseran jumlah suara baik berupa penambahan ataupun pengurangan tersebut telah terjadi, sebab selain dapat menambah atau mengurangi jumlah suara para Pemohon, dapat pula para calon pemilih yang dianggap memiliki DPT bermasalah tersebut justru tidak memberikan suaranya sama sekali kepada Pasangan Calon manapun. Mereka bisa tidak menggunakan hak pilih mereka. Oleh karena itu dalil para Pemohon tidak terbukti menurut hukum; [3.5] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan tentang adanya pemilih fiktif dan pemilih yang memilih lebih dari satu kali. Untuk membuktikan dalilnya para Pemohon mengajukan saksi Yus Tabuni yang pada pokoknya menerangkan di TPS 13 banyak warga disekitarnya termasuk dirinya sebagai Ketua RT 04/RW 05 tidak terdaftar dalam DPT, Novita Rumkabu yang menerangkan adanya mobilisasi 200 orang di TPS 27 untuk memilih tetapi hanya empat orang saja yang sempat memilih. Para Pemohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan; Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Termohon membantah dan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut: • Masyarakat yang memilih harus menunjukkan kartu undangan dan disesuaikan dengan identitas yang tertera pada Daftar Pemilih Tetap yang ditempelkan di muka umum. Karenanya dalil tersebut patut dikesampingkan karena hanya ilusi para Pemohon; • Berdasarkan ketentuan yang berlaku pemilih hanya dapat menggunakan hak pilih sekali saja berdasarkan identitas pada DPT yang ditempelkan di muka umum; • Sampai saat ini tidak ada rekomendasi dari Panwaslukada tentang adanya pemilih fiktif dan pemilih yang memilih lebih dari satu kali. 9 Pihak Terkait dalam tanggapannya pada pokoknya membantah dan menyatakan dalil para Pemohon tidak dilandasi oleh fakta yang sebenarnya, sebab proses pemilihan dilakukan dengan mekanisme yang telah diatur oleh peraturan KPU dan dibuat dalam Berita Acara, sehingga mobilisasi massa hanya ilusi para Pemohon karena tidak ada instruksi maupun kejadian adanya pembagian kartu suara yang dibagikan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5. Pelaksanaan Pemiluka