Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141, selanjutnya disebut 234 UU 18/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 235 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan para Pemohon dalam permohonan a quo adalah Pasal 4 ayat (1) huruf c UU 18/2017, yang rumusannya sebagai berikut: Pasal 4 ayat (1) huruf c UU 18/2017 Pekerja Migran Indonesia meliputi: a. … b. … c. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan 2. Bahwa para Pemohon beranggapan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, pelindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan mendapatkan imbalan, perlakuan yang adil juga layak dalam hubungan kerja sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjadi terhalangi dengan berlakunya Pasal 4 ayat (1) huruf c UU 18/2017; 3. Bahwa Pemohon I menjelaskan sebagai badan hukum privat berupa perkumpulan bernama Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia (AP2I) dan tercatat pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal No. 560/10/705/2021 tanggal 23 Juni 2021 [vide bukti P- 9], yang dalam hal ini diwakili oleh Imam Syafi’i selaku Ketua Umum dan 236 berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf d Peraturan Organisasi Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja menyatakan bahwa Ketua Umum memiliki tugas pokok untuk mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan [vide bukti P-13]. 4. Bahwa Pemohon II menjelaskan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pelaut yang dibuktikan dengan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Ijazah Mualim Perikanan Laut Tingkat II No. DL.251/I/D.I/0586/X/D 11-97, dan Buku Pelaut Nomor G 032861 [vide bukti P- 44, bukti P-45 dan bukti P-46]; 5. Bahwa Pemohon III menjelaskan sebagai badan hukum berbentuk perusahaan yang bergerak dalam usaha perekrutan dan penempatan anak buah kapal niaga dan anak buah kapal perikanan bernama PT. Mirana Nusantara Indonesia, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 15 Agustus 2019 dihadapan Notaris Abdulloh, S.H., M.Kn dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0041056.AH.01.01. Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019 [vide bukti P-14 dan bukti P-15]. Akta pendirian tersebut kemudian diubah dengan Akta Nomor 09 tanggal 30 November 2021 dibuat dihadapan Notaris Hasan, S.H., M.Kn., dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0068564.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 01 Desember 2021 [vide bukti P-16 dan bukti P-17], yang dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Daryoko selaku Direktur dan berdasarkan Pasal 12 Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 15 Agustus 2019 menyatakan Direktur berhak mewakili perseroan baik di dalam dan di luar pengadilan; 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma a quo karena dengan dimaknai “pelaut awak kapal” dan “pelaut perikanan” sebagai pekerja migran maka segala aturan dan ketentuan yang berkaitan dengan pelaut mengikuti aturan dan ketentuan pekerja migran yang menjadi kewenangan mutlak Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Padahal, pelaut berhubungan langsung dengan transportasi laut di mana pengawasannya akan lebih optimal jika dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Berlakunya norma a quo menyebabkan peraturan mengenai pelaut menjadi tumpang tindih karena berbenturan dengan Undang-Undang 237 Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU 17/2008) dan peraturan pelaksananya, dan hal ini menyebabkan jaminan pelindungan bagi pelaut awak kapal dan pelaut perikanan yang telah diformulasikan pada peraturan perundang-undangan terkait dengan pelayaran tidak dapat diaplikasikan kepada pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. Selain itu, kewajiban pendaftaran bagi awak kapal sebel