Pengujian Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum yang diajukan oleh para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940, selanjutnya disebut UU Nomor 56/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, serta Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; 55 [3.4] Menimbang bahwa karena permohonan a quo adalah mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, in casu UU 56/2008 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. Kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. Ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau 56 kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagai berikut: [3.7.1] Para Pemohon mendalilkan bahwa: • para Pemohon bersama-sama sebagai kumpulan perorangan adalah kepala- kepala suku yang bertempat tinggal di distrik-distrik yang berada di wilayah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, yang turut serta memperjuangkan terbentuknya Kabupaten Tambrauw, melalui musyawarah adat menyetujui bahwa 10 (sepuluh) distrik yang berada di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong akan dijadikan wilayah Kabupaten Tambrauw; • hasil musyawarah adat tersebut telah disetujui oleh masing-masing Bupati dan DPRD Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari dan selanjutnya disetujui oleh Gubernur serta DPRD Provinsi Papua Barat, bahwa Kabupaten Tambrauw yang akan dibentuk itu terdiri dari 10 (sepuluh) distrik, yaitu 6 (enam) distrik berasal dari Kabupaten Sorong dan 4 (empat) distrik dari Kabupaten Manokwari; • akan tetapi ketika Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw disahkan, beberapa distrik yaitu Distrik Amberbaken, 57 Distrik Kebar, Distrik Mubrani, Distrik Senopi dari Kabupaten Manokwari dan Distrik Moraid dari Kabupaten Sorong tidak termasuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw; • berlakunya UU 56/2008 khususnya Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU a quo merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; [3.7.2] Bahwa Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 masing-masing berbunyi sebagai berikut: Pasal 28C ayat (2), “Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. Pasal 28I ayat (2), “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut”; [3.8] Menimbang bahwa berlakunya UU 56/2008 khususnya Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) yang menentukan wilayah kabupaten baru yang dibentuk hanya meliputi beberapa distrik, yaitu Fef, Miyah, Yembun, Kwoor, Sausapor dan Abun yang berasal dari Kabupaten Sorong; dan tidak memasukkan distrik-distrik Amberbaken, Kebar, Mubrani, Senopi dari Kabupaten Manokwari, dan Distrik Moraid yang berasal dari Kabupaten Sorong, sedangkan kesepakatan musyawarah adat yang disetujui oleh Bupati Kabupaten Sorong dan Bupati Kabupaten Manokwari serta Gubernur Provinsi Papua Barat mengenai wilayah Kabupaten Tambrauw adalah seluruh distrik-distrik dimaksud, sehingga hal tersebut telah merugikan hak konstitusional para Pemohon yang diatur dalam Pasal 28C UUD 1945; Dengan demikian, menurut Mahkamah para Pemohon selaku perseorangan sebagai kepala suku Tambrauw telah memenuhi syarat kualifikasi dan kerugian konstitusional yang menentukan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dimaksud telah terpenuhi dengan berlakunya Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU 56/2008 tersebut; 58 [3.9] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo, dan para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.10] Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang diajukan oleh para Pemohon adalah hal-hal sebagai berikut: • berdasarkan Surat Gubernur Papua Barat Nomor 130/412/GPB/2007 tanggal 8 Juni 2007 dan surat tertanggal 5 September 2007 kepada Menteri Dalam Negeri perihal usulan Pembentukan Kabupaten Tambrauw, mengusulkan wilayah Kabupaten Tambrauw berasal dari 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong yang terdiri dari distrik-distrik di wilayah Kabupaten Manokwari, yaitu Kebar, Amberbaken, Mubrani, dan Senopi, sedangkan dari wilayah Kabupaten Sorong adalah distrik-distrik