Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2013

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara untuk Putaran Kedua dalam Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013 Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tertanggal lima belas, bulan September, tahun dua ribu tiga belas juncto Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara untuk Putaran Kedua dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013, tanggal 15 September 2013; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya 63 disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara 64 langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Pasal 236C UU Pemda menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Dalam Eksepsi [3.5] Menimbang bahwa terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo: [3.6] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa Pasal 1 angka 7, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK 15/2008 menyatakan: Pasal 1 angka 7: “Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada”; Pasal 3: (1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon. (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada; 65 Dengan demikian yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah “pasangan calon peserta Pemilukada”. Pemohon bukanlah pasangan calon peserta Pemilukada dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2013. Mahkamah dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D- VIII/2010, tanggal 25 November 2010 (Pemilukada Kota Jayapura), Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010 (Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen), dan Putusan Nomor 31/PHPU.D- IX/2011, tanggal 11 April 2011 (Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah), serta putusan-putusan selanjutnya telah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada bakal pasangan calon, dengan syarat: 1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dengan sengaja mengabaikan putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Calon Pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada; 2. Adanya rangkaian bukti yang menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu; [3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo, Mahkamah akan menilai apakah Termohon (KPU Provinsi Riau) melakukan pelanggaran- pelanggaran serius terhadap hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (right to be candidate) ataupun terdapat bukti-bukti bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau, sebagai berikut: [3.7.1] Bahwa permasalahan hukum Pemohon adalah adanya dukungan yang jumlahnya kurang dari jumlah yang seharusnya dipenuhi oleh calon perseorangan, 66 yang untuk Pemilukada Provinsi Riau adalah 257.397 orang/pendukung, sedangkan Pemohon hanya berhasil memperoleh dukungan 234.457 orang/pendukung, sehingga terdapat kekurangan 22.940 orang/pendukung. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap dukungan tersebut; [3.7.2] Bahwa terkait permasalahan tersebut, Mahkamah setelah meneliti bukti- bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta fakta yang terungkap di persidangan terbukti hal-hal sebagai berikut: 1. bahwa benar Pemohon berdasarkan Formulir B.TT.KWK.KPU Perseorangan, telah