Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035, selanjutnya disebut UU 24/2009) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Pendirian Perkumpulan Ikatan Agensi Jasa Bahasa tertanggal 17 November 2021; 56 [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal ihwal permohonan para Pemohon sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan para Pemohon pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2025. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon, yaitu berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 2/2021. Selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2025, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda menerima perbaikan permohonan dan pengesahan bukti yang disampaikan para Pemohon pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2025; [3.3.2] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon, menurut Mahkamah, dalam menguraikan mengenai alasan-alasan permohonan (Posita), telah ternyata para Pemohon tidak menguraikan secara jelas pertentangan antara norma yang diuji konstitusionalitasnya dengan pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Dalam hal ini, Mahkamah tidak mendapatkan uraian dan argumentasi hukum yang jelas dan memadai (komprehensif) ihwal pertentangan antara norma Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU 24/2009 dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945. Padahal, uraian mengenai alasan pertentangan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut merupakan syarat mutlak dan fundamental yang menjadi dasar 57 dalam pengujian undang-undang di Mahkamah sebagaimana diatur dalam PMK 2/2021. Kalaupun terdapat uraian yang diperhadapkan dengan pasal dalam UUD NRI Tahun 1945, uraian tersebut lebih dikaitkan dengan anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon [vide angka 12 dan angka 18 Permohonan, hlm. 29- 30]. Padahal, anggapan kerugian konstitusional para Pemohon dimaksud seharusnya diuraikan pada bagian kedudukan hukum. Dalam konteks itu, tanpa adanya uraian yang jelas mengenai pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian, Mahkamah tidak dapat menilai adanya pertentangan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan UUD NRI Tahun 1945. [3.3.3] Bahwa selanjutnya perihal petitum Permohonan, para Pemohon, antara lain, memohon kepada Mahkamah agar Permohonan a quo diberikan prioritas untuk diperiksa. Berkenaan dengan permohonan prioritas dimaksud, setelah memeriksa secara saksama Permohonan a quo, Mahkamah sama sekali tidak menemukan alasan yang menjadi dasar untuk dilakukan pemeriksaan prioritas, permintaan demikian tiba-tiba muncul pada bagian petitum. Padahal dalam suatu Permohonan pengujian undang-undang diperlukan adanya korelasi atau ketersambungan antara alasan permohonan (posita) dengan yang dimohonkan untuk diputus (petitum). Hal demikian dikarenakan posita adalah pijakan atau fondasi yang menjelaskan duduk perkara dan alasan-alasan permohonan, sementara petitum adalah permohonan yang mengikuti pijakan tersebut. [3.3.4] Bahwa masih berkenaan dengan petitum, para Pemohon memohon agar frasa “wajib digunakan” dalam norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "kewajiban ini bersifat memaksa atau imperatif, dan tidak dapat dikesampingkan dengan alasan apa pun, sehingga pelanggaran atas pasal ini mengakibatkan nota kesepahaman dan perjanjian yang dibuat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi batal demi hukum. Sedangkan, untuk nota kesepahaman dan perjanjian yang dibuat (dan masih berlaku) sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini akan menjadi batal demi hukum apabila dalam jangka waktu 1 (satu tahun) sejak putusan Mahkamah Konstitusi ini dijatuhkan tidak ada versi bahasa Indonesianya”. Setelah membaca secara saksama, dalam batas penalaran yang wajar, pemaknaan tersebut benar-benar telah mengubah secara 58 mendasar substansi norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dan dapat pula dinilai telah mencampurkan berbagai substansi norma yang seharusnya diatur terpisah dalam berbagai bagian dan norma yang berbeda pada UU 24/2009. Salah satu hal yang paling mendasar, pemaknaan baru yang dimohonkan tersebut dapat dinilai telah mencampurkan antara makna frasa “wajib digunakan” dengan materi/substansi norma yang seharusnya dimuat pada bagian “Ketentuan Peralihan” atau norma transisi dalam suatu undang-undang. Padahal, secara struktur norma, ihwal norma transisi dalam UU 24/2009 diatur pada Bab VIII “KETENTUAN PERALIHAN”. Sementara itu, norma yang dimohonkan pemaknaan tersebut berada dalam Bab III BAHASA NEGARA. [3.3.5] Bahwa selain itu, berkenaan dengan petitum agar norma Pasal 31 ayat (2) UU 24/2009 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “kedua versi nota kesepahaman atau perjanjian (versi bahasa Indonesia dan versi bahasa asing dan/atau Inggris) yang dibuat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi ini wajib dibuat dan diberlakukan secara simultan, bukan menyusul beberapa waktu (hari/bulan/ tahun) kemudian”. Setelah membaca secara saksama petitum tersebut, pemaknaan baru tersebut pun memosisikan norma Pasal 31 ayat (2) UU 24/2009 menjadi norma peralihan atau norma transisi. Padahal, secara struktur norma, ihwal norma transisi dalam UU 24/2009 a quo diatur pada Bab VIII “KETENTUAN PERALIHAN”. Sementara itu, norma yang dimohonkan pemaknaan tersebut berada dalam Bab III “BAHASA NEGARA”. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum pada