Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: 20 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 21 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4], Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV pada pokoknya menguraikan kedudukan hukumnya sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 1 angka 1 UU 7/2017, selengkapnya menyatakan sebagai berikut: “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” 2. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin antara lain dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV menerangkan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat yang merupakan bagian dari penegak hukum, sehingga Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV berhak dan/atau berkepentingan mewujudkan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juncto Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV mendalilkan hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 angka 1 UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai konstitusionalitasnya secara bersyarat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 karena pemaknaan dalam putusan dimaksud akan menyebabkan lumpuhnya pemerintah daerah akibat kevakuman anggota DPRD minimal 2 (dua) sampai dengan 2,5 (dua setengah) tahun sejak selesai Pemilihan Umum Tahun 2029, khususnya DPRD 22 Kota Palembang dan DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagai tempat tinggal Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV. Kevakuman tersebut akan terjadi karena anggota DPRD merupakan jabatan yang harus diisi melalui pemilihan umum dan tidak dapat diisi melalui penunjukkan atau pengangkatan seperti pengisian jabatan kepala daerah. Kelumpuhan pemerintah daerah, in casu Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan, akan menyebabkan pelayanan pemerintah terhadap hajat Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sebagai warga negara menjadi terbengkalai atau terabaikan. 5. Bahwa sebagai warga negara, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah daerah setidak-tidaknya mencakup pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV menyatakan memiliki hak/kepentingan konstitusional yang bersifat potensial dan memiliki hubungan kausalitas dengan berlakunya Pasal 1 angka 1 UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai bersyarat oleh Putusan Mahkamah Nomor 135/PUU-XXII/2024. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, adalah benar Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat [vide Bukti P-4]. Namun demikian, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, dalam konteks perkara a quo, yang diuji konstitusionalitasnya adalah norma Pasal 1 angka 1 UU 7/2017, semestinya dikaitkan dengan kedudukan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sebagai pemilih dalam pemilihan umum karena norma tersebut secara langsung berkenaan dengan hak warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Dalam menguraikan kedudukan hukum, Pemohon I, Pemohon I