Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016), maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 41 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 42 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016, yang rumusannya masing-masing adalah sebagai berikut: Pasal 54C ayat (2) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar. Pasal 54D ayat (3) Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 yang adil, demokratis, serta berkepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-6]; 3. Bahwa para Pemohon mendalilkan dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi (bagi Pemohon I) dan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya (bagi Pemohon II), di mana kedua pemilihan kepala daerah dimaksud nantinya hanya 43 akan diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon, atau dengan kata lain, kedua pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah tersebut, masing-masing akan melawan kolom kosong dalam Pilkada Serentak Tahun 2024; 4. Bahwa para Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 yang mengatur mengenai rancangan/desain surat suara bagi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon (calon tunggal), dan norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 yang mengatur mengenai batas waktu pemilihan berikutnya jika pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon dimenangkan oleh kolom kosong, karena kedua ketentuan norma pasal a quo yang merupakan landasan dalam pelaksanaan pilkada bagi pasangan calon tunggal berpotensi menguntungkan pasangan calon tunggal itu sendiri dan merugikan para Pemohon sebagai pendukung kolom kosong; 5. Bahwa para Pemohon beranggapan Mahkamah Konstitusi perlu memberikan pandangan dan kejelasan perihal norma Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 agar rancangan/desain surat suara bagi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon juga memuat dengan jelas alasan dan implikasi dari masing-masing pilihan yang ada, serta memberikan kejelasan dan kepastian hukum perihal norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 agar batas waktu pemilihan berikutnya jika pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon dimenangkan oleh kolom kosong dapat ditentukan secara pasti. Menurut para Pemohon, apabila Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan permohonan a quo, terdapat potensi pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 akan berjalan dengan tidak adil, tidak demokratis, serta tidak berkepastian hukum. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, adalah benar para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dalam memilih pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2024 [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-6]. Dalam menguraikan anggapan kerugian