Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013

[3.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 125/PHPU.D-X/2012 tanggal, 10 Oktober 2013 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013, yang amarnya sebagai berikut: Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Pihak Terkait; Dalam Pokok Perkara: Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1.1. Membatalkan berlakunya Berita Acara Nomor 054-3/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, tanggal lima belas bulan September tahun dua ribu tiga belas, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitinjau Laut; 1.2. Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 132/Kpts/KPU-PROV-005/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman 130 Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, tanggal 15 September 2013 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitinjau Laut; 1.3. Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 133/Kpts-KPU-Prov-005/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, tanggal 15 September 2013, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi; 2.1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 di seluruh TPS di Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitinjau Laut dengan terlebih dahulu melakukan proses seleksi ulang terhadap seluruh anggota PPK, anggota PPS, dan anggota KPPS di Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitinjau Laut; 2.2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya; 3. Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini diucapkan; [3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 125/PHPU.D-X/2012, bertanggal 10 Oktober 2013, Termohon in casu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi telah melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci pada semua TPS di Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitinjau Laut pada tanggal 28 November 2013 dan telah melaksanakan rekapitulasi terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut pada tanggal 4 131 Desember 2013 dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut: No Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nama Kecamatan & Jumlah Suara Sah Sitinjau Laut Siulak Mukai Jumlah 1 Drs. H. Dasra, MTP, Dpt & H. Mardin 18 21 39 2 Dr. H. Adirozal, M.Si & Zainal Abidin, SH.,MH 5.145 1.775 6.920 3 H. Murasman, S.Pd., MM & H. Zubir Dahlan 3.176 5.703 8.879 4 H. Sukman, SH., MH & Sartoni, S.Pd 6 12 18 5 Drs. H. Mohd. Rahman, MM & Nopantri, SP 34 7 41 6 Irmanto, S.Pd., MM & H. Idrus, S.Pd 13 11 24 JUMLAH TOTAL SUARA SAH 8.392 7.529 15.921 Kemudian Termohon telah melaporkan hasil pemungutan suara ulang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) dengan surat bertanggal 6 Desember 2013 perihal Laporan Tindaklanjut Putusan MK Nomor 125/PHPU.D-XI/2013 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2013, yang selanjutnya dilengkapi dan diterima kembali dalam persidangan pada tanggal 19 Desember 2013; [3.3] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci sebagaimana diuraikan di atas, Pihak Terkait mengajukan surat bertanggal 9 Desember 2013 perihal permohonan keberatan atas hasil pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013, yang diterima di Kepaniteran Mahkamah pada hari yang sama, yaitu 9 Desember 2013 (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Bahwa dalam permohonan keberatan atas Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Kerinci tersebut, Pihak Terkait melaporkan adanya berbagai permasalahan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Termohon dan Pemohon yaitu terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pemohon sebagai berikut: a. Termohon dengan sengaja telah menghalang-halangi para pemilih; b. Adanya mekanisme perwakilan; 132 c. Adanya pemilih yang memilih dua kali; d. Adanya DPT ganda; e. Adanya Pemilih dari kecamatan lain yang ikut memilih; f. Banyaknya surat suara tercoblos tembus; g. Banyak Pemilih yang menggunakan Formulir C6.KWK (undangan memilih) dan memilih Pemohon padahal bukan warga setempat; h. Adanya pemilih di bawah umur; i. Ada kampanye terselubung; j. Adanya keterlibatan walikota dan sekda serta jajaran birokrasi Kota Sungai Penuh yang membantu Pemohon; k. Pasangan Calon Nomor Urut 5 membantu Pemohon; l. Adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Pemohon [3.4] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon mengajukan surat bertanggal 19 Desember 2013 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 125/PHPU.D-XI/2013 (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa pemungutan suara ulang yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2013 berjalan lancar yang dilanjutkan dengan rekapitulasi perhitungan suara di masing-masing TPS pada hari yang sama; b. Bahwa hasil perolehan suara pasangan calon sesudah PSU berdasarkan Rekapitulasi Formulir C-1 KWK.KPU yang dituangkan dalam Rekapitulasi tingkat Desa dalam Formulir D-1 KWK.KPU dan diplenokan di tingkat Kecamatan, adalah sebagai berikut : No Kecamatan No Urut Pasangan Calon Jumlah Suara Sah 1 2 3 4 5 6 1 Sitinjau Laut 18 5.145 3.176 6 34 13 8.392 2 Siulak Mukai 21 1.775 5.703 12 7 11 7.529 Jumlah 39 6.920 8.879 18 41 24 15.921 c. Bahwa ada berbagai peristiwa hukum yang terjadi pascaputusan sela Mahkamah sampai dengan hari H pelaksanaan PSU, yang dilakukan kembali oleh bupati petahana (incumbent) selaku Pihak Terkait maupun Tim Suksesnya, sebagai berikut: 133 1. Rumah atau kediaman saksi Pemohon atas nama Niprita Pustika selaku anggota PPK di Kecamatan Siulak Mukai dirusak oleh beberapa orang tidak dikenal yang menggunakan tutup atau topeng kepala; 2. Adanya tindakan Ketua Tim Sukses (Timses) Pihak Terkait atas nama Husnul Khatimah, yang menyampaikan arahan kepada masyarakat Kecamatan Sitinjau Laut bahwa Putusan MK adalah rekayasa; 3. Adanya keterlibatan birokrasi 4. Bupati petahana menggunakan sumpah sebagai alat untuk meraih suara dalam PSU dengan cara melibatkan guru-guru pendidikan anak usia dini (PAUD) se-Kecamatan Sitinjau Laut agar memilih Pihak Terkait; 5. Adanya pembagian politik uang (money politic) tersumpah melalui Kepala Desa Sebukar Sdr. Zulhiban, yang memanggil warga di wilayah Kecamatan Sitinjau Laut; 6. Bupati Petahana memanfaatkan Kepala Desa Mukai Tinggi yang merangkap sebagai Sekretaris Tim Sukses Pihak Terkait di Desa Mukai Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai dengan sengaja menerbitkan 49 l