Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraj a Nomor 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Pemilihan Umum Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 15 Juli 2010; [3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah melanj utkan pemeriksaan terhadap pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, Eksepsi Termohon, dan Eksepsi Pihak Terkait sebagai berikut; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanj utnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanj utnya disebut UU MK) junctis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanj utnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 103 Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanj utnya disebut UU 12/2008) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diaj ukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; Wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada pada pokoknya adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota (vide Peraturan Mahkamah Konstitusi 104 Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, selanj utnya disingkat PMK 15/2008). Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparatur penegak hukum lainnya, yakni kepolisian, kej aksaan, dan peradilan umum. Apabila diketemukan fakta hukum dalam proses penyelenggaraan Pemilukada terj adi pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, j uj ur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung sesuai dengan asas luber dan j urdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008 (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008). Terlepas dari apapun isi putusan dalam perkara a quo, persoalan-persoalan pidana dan administrasi masih dapat diadili oleh peradilan umum dan peradilan tata usaha negara menurut kewenangannya masing-masing; Dalam Eksepsi [3.4] Menimbang bahwa Termohon mengaj ukan Eksepsi mengenai: (i) permohonan Pemohon salah obj ek (error in objecto); (ii) substansi permohonan keberatan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah karena mempermasalahkan pelanggaran pidana dan administrasi dalam Pemilukada, dan (iii) permohonan Pemohon kabur (obscuur libel); [3.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengaj ukan Eksepsi mengenai: (i) permohonan Pemohon salah obj ek (error in objecto); (ii) substansi permohonan keberatan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah karena mempermasalahkan pelanggaran pidana dan administrasi dalam Pemilukada; (iii) permohonan Pemohon kabur (obscuur libel); (iv) posita permohonan bertentangan dengan petitum permohonan; dan (v) permohonan Pemohon tidak memenuhi 105 syarat formal, yaitu tidak memuat kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan Pemohon; [3.6] Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai: substansi permohonan keberatan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah karena mempermasalahkan pelanggaran pidana dan administrasi dalam Pemilukada; permohonan Pemohon kabur (obscuur libel); posita permohonan bertentangan dengan petitum permohonan; dan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal, yaitu tidak memuat kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan Pemohon, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.3], sehingga Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum; [3.7] Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai obj ek permohonan salah (error in objecto), Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.8] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 menentukan “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.” Demikian pula Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan bahwa “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.” [3.9] Menimbang bahwa keberatan Pemohon adalah terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraj a Nomor 71/SK.PKWK/KPU- TT/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraj a Pemilihan Umum Tahun 2010 bertanggal 15 Juli 2010 (vide Bukti P-2 = Bukti T-1 = PT-2); [3.10] Menimbang bahwa keberatan yang diaj ukan Pemohon adalah terhadap keputusan yang bukan merupakan penetapan atas hasil penghitungan suara, melainkan mengenai Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana tersebut di 106 atas yang berdasarkan kronologis senyatanya ditentukan berdasarkan penetapan atas hasil penghitungan suara. Mahkamah menilai, keberatan yang diajukan Pemohon seharusnya adalah terhadap Berita Acara Nomor 261/KPU.TT/VII/2010 tentang P