Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874, selanjutnya disebut UU Tipikor) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 1 Agustus 2025. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal- hal yang dimohonkan (petitum), sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 2/2021. Selanjutnya, pada tanggal 5 Agustus 2025, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan pada tanggal 14 Agustus 2025. 22 [3.3.2] Bahwa Pemohon dalam perbaikan pemohonan telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, dan alasan permohonan. Bahkan, sebelum menguraikan ihwal ketiga hal tersebut, Pemohon pun telah menguraikan perihal identitas Pemohon. Selain itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi sesuai dengan PMK 2/2021, permohonan Pemohon juga telah memuat hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah untuk diputus. Namun, setelah dicermati secara saksama pada bagian kedudukan hukum, Pemohon hanya menguraikan dasar hukum Pasal 51 ayat (1) UU MK dan tidak menguraikan sama sekali hak konstitusional yang dimiliki sebagaimana yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 serta adanya anggapan kerugian konstitusional yang dialaminya dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. [3.3.3] Bahwa kemudian berkaitan dengan sistematika atau format perbaikan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada Sub-paragraf [3.3.2] pada dasarnya telah sesuai dengan sistematika atau format permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021, namun demikian pada bagian alasan-alasan permohonan (posita), meskipun Pemohon menyebutkan dasar pengujian yakni Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi dalam bagian alasan-alasan permohonan telah ternyata Pemohon tidak menguraikan secara jelas adanya pertentangan norma dan/atau ayat yang dimohonkan pengujian tersebut dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Hal demikian, mengakibatkan Mahkamah tidak dapat mengetahui dengan pasti pertentangan pasal atau norma yang diuji dengan UUD NRI Tahun 1945. Sebab, uraian adanya alasan pertentangan norma undang- undang yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan syarat fundamental yang menjadi dasar dalam pengujian undang-undang di Mahkamah. Dalam hal ini, Pemohon lebih banyak menguraikan instrumen hukum internasional mengenai bagaimana International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang mengatur dan menegaskan pentingnya perlindungan hak milik dan keluarga terhadap penyitaan yang tidak adil, yurisprudensi sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang memberikan arah interpretasi hukum yang sejalan dengan permohonan a quo, 23 perbandingan dengan berbagai negara hukum modern di dunia internasional tentang pembatasan penyitaan aset, penyebutan PMK 2/2021 secara berulang- ulang yang menurut Pemohon adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan Penetapan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Berkenaan dengan hal tersebut, seharusnya Pemohon menyebutkan yang benar adalah PERMA, sekalipun PERMA 2/2021 dimaksud setelah dicermati adalah berkenaan dengan Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang tidak ada relevansinya dengan ketentuan norma Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor yang dimohonkan pengujian. Sementara itu, dalam persidangan pendahuluan dengan agenda pemberian nasihat yang dimaksudkan oleh Mahkamah adalah agar Pemohon dalam memperbaiki permohonannya berpedoman pada PMK 2/2021, bukan PERMA 2/2021 sebagaimana yang dipahami oleh Pemohon. [3.3.4] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan hal-hal yang dimohonkan, Pemohon dalam petitum permohonannya sebagaimana tercantum dalam perbaikan permohonan, memohon kepada Mahkamah untuk: 1. …; 2. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional); 3. Menafsirkan secara konstitusional terbatas terhadap Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor tersebut, sebagai berikut: a) Penyitaan dan pelelangan harta benda hanya dapat dilakukan terhadap aset yang terbukti berasal dari hasil tindak pidana korupsi, atau yang memiliki nilai setara, dan bukan terhadap harta milik pihak ketiga (termasuk istri, anak, atau pihak lain beritikad baik) tanpa pembuktian melalui proses hukum yang sah dan independen; b)