Pengujian UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh [Pasal 204 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)]

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan para Pemohon, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.1.1] Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) menyatakan, “(1) Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan; (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari”; [3.1.2] Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU MK tersebut, Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada hari Selasa, 27 Oktober 2015, pukul 15.00 WIB, namun para Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah dengan surat panggilan Panitera Mahkamah Konstitusi, bernomor 1097.124/PAN.MK/10/2015, bertanggal 21 Oktober 2015. Atas ketidakhadiran para Pemohon tersebut, Mahkamah, melalui juru panggil, telah menghubungi para Pemohon dan meminta para Pemohon untuk menyampaikan alasan ketidakhadiran dalam persidangan dimaksud kepada Mahkamah secara tertulis. Selanjutnya pada pukul 15.21 WIB, Kepaniteraan Mahkamah menerima surat permohonan jadwal ulang sidang yang disampaikan oleh para Pemohon melalui faksimili yang pada pokoknya menjelaskan alasan ketidakhadiran para Pemohon sekaligus memohon penjadwalan ulang sidang perkara a quo. Berdasarkan uraian tersebut, Mahkamah menilai bahwa para Pemohon tidak menunjukkan kesungguhan tentang permohonannya. [3.2] Menimbang bahwa dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, Mahkamah harus menyatakan permohonan para Pemohon gugur. 4.