Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 348 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043, selanjutnya disebut UU 27/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 42 Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang in casu UU 27/2009 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 43 [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut: [3.7.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mewakili masing-masing partai politik peserta Pemilu Tahun 2009 untuk Dapil V dan Dapil VI Kabupaten Tangerang yang saat ini menjadi wilayah Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (selanjutnya disebut UU 51/2008), Kota Tangerang Selatan dibentuk pada tanggal 26 November 2008. Oleh karena itu, menurut para Pemohon pengisian anggota DPRD Kota Tangerang Selatan harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 44 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 22/2003), karena apabila pengisian anggota DPRD Kota Tangerang Selatan tersebut berdasarkan UU 22/2003, para Pemohon mempunyai peluang untuk menjadi anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, namun hak konstitusional para Pemohon tersebut akan terhalang apabila pengisian anggota DPRD Kota Tangerang Selatan didasarkan pada UU 27/2009, karena Pasal 348 ayat (1) huruf c menyatakan, “Dalam hal dilakukan pembentukan kabupaten/kota setelah pemilihan umum, pengisian anggota DPRD kabupaten/kota di kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara: c. menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum”; [3.7.2] Bahwa menurut para Pemohon Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 mengatur mengenai pengisian anggota DPRD kabupaten/kota pada daerah pemekaran yang terbentuk setelah Pemilu Tahun 2009. Ketentuan pasal dalam Undang-Undang a quo tidak dapat diberlakukan untuk pengisian anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, karena Kota Tangerang Selatan terbentuk sebelum Pemilu Tahun 2009. Pembentukan BBP baru berdasarkan Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 menimbulkan permasalahan, karena BPP lama sudah ada berdasarkan Dapil masing-masing. Menurut Pemohon pembentukan Dapil baru tidak sesuai Pasal 29 ayat (4) UU 10/2008 yang menyatakan, ”Penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota baru dilakukan untuk pemilu berikutnya”. Berdasarkan pasal tersebut, maka tidak ada perubahan Dapil di daerah pemekaran baru, karena apabila dibentuk BPP baru harus dilakukan Pemilu sela, padahal Pemilu sela tersebut tidak dikenal dalam Undang-Undang. Oleh karena itu menurut para Pemohon, Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2008 telah melanggar hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), 45 Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon tersebut di atas dikaitkan dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK, serta Putusan Mahkamah sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.6], Mahkamah berpendapat para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian pasal dalam Undang-Undang a quo; [3.9] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.10] Menimbang bahwa para Pemohon dalam pokok permohonannya mengajukan pengujian materiil Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 yang menyatakan, “Dalam hal dilakukan pembentukan kabupaten/kota setelah pemilihan umum, pengisian anggota DPRD kabupaten/kota di kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara: c. menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum”, dinyatakan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan uraian sebaga