Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 13 Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Pasal 48 ayat ayat (4) dan Penjelasan Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut UU 10/2016, terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 14 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian Pasal 48 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016, yang menyatakan sebagai berikut: 15 Pasal 48 (1) … (2) … (3) … (4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) Hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai. Penjelasan Pasal 48 Ayat (4) Cukup Jelas Terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyatakan kualifikasinya sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki latar belakang sebagai pembayar pajak (tax payer). Selain itu, Pemohon juga merupakan Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, yakni pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta pada Bulan November 2024, yang dibuktikan dengan terdaftaranya Pemohon dalam DPT (Bukti P-7). 3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang taat kepada Konstitusi dan juga sebagai Pemilih yang telah menggunakan hak suaranya pada Pemilu Tahun 2024. Pemohon merasa dirugikan dengan keberlakuan Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 karena ketentuan Pasal 48 ayat (4) UU a quo menjadikan hak konstitusional Pemohon dirugikan untuk memilih pasangan calon, baik dari unsur partai politik maupun pasangan calon perseorangan secara kolektif untuk membangun demokrasi, masyarakat, bangsa dan negara, kerugian hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan kerugian hak konstitusional untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. 4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan a quo adalah sebagai upaya untuk memperjuangkan kepentingan konstitusional Pemohon dalam kapasitas sebagai warga negara untuk mendapatkan persamaan di muka hukum dan keadilan serta menghapuskan pengaturan hukum yang diksriminatif dan juga merupakan upaya perjuangan kolektif demi kemajuan bangsa dan negara. 16 5. Bahwa ketentuan norma Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 yakni mengenai verifikasi faktual atas dokumen syarat dukungan atas pasangan calon perseorangan yang harus diserahkan paling lambat 28 (dua puluh delapan hari) sebelum waktu pendaftaran pasangan calon, harus seiring sejalan dengan pembentukan panitia penyelenggara (KPPS, PPK dan PPS), agar tidak menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon 6. Bahwa Pemohon sebagai Pemilih mengalami kerugian konstitusional apabila ketentuan Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 tidak ditasfirkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan yang seiring sejalan dengan keterbentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah di tingkat PPPK= Panitia Pemilihan Kecamatan, PPS = Panitia Pemungutan Suara, hingga terbentuknya KPPS = Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Berdasarkan seluruh uraian dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan atau menjelaskan adanya anggapan kerugian konstitusional yaitu berkenaan dengan adanya ketidakpastian hukum sebagai akibat berlakunya norma Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 yang menyebabkan Pemohon mengalami kerugian hak konstitusional. Adapun alasan kerugian konstitusional dimaksud, menurut Pemohon dikarenakan norma Pasal 48 ayat (4) UU a quo paradoks, di mana ketentuan a quo mensyaratkan penyerahan dokumen syarat dukungan untuk calon perseorangan yang akan diverifikasi secara faktual